Faforite Picture

Faforite Picture
Wait For Change

11.23.2009

Pentungan dan Gas Air Mata

Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

PADA 20 Oktober 2009 lalu, saya mendampingi warga petani lahan pantai yang ingin mengikuti konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh pemerintah kulonprogi beserta PT Jogja Magasa Maining, bukanya di terima dengan baik, malah sebelum masuk ke gedung pertemuan sudah dihadang dengan barikade polisi


kondisipun semakin memanas karena perwakilan warga yang diundang tidak di perkenankan masuk padahal, memiliki kartu undangan yang syah untuk mengikuti undangan tersebut yang di keluarkan oleh pemerintah kulon progo, tapi ditolak oleh petugas dengan alasan ada perubahan data pesrta kunjungan Amdal secara mendadak.

insiden dorong-dorongan pun tidak terhindarkan dengan pihak kepolisian, karena warga bersikeras untuk masuk setidaknya secara perwakilan, tetapi tetap saja tidak diperbolehkan untuk mengikuti konsultasi publik, beberapa saat setelah sampai di barekade polisi tiba-tiba terjadi pemukulan oleh aparat kepolisian dengan pentungan, warga yang gusar karena di hujani pentungan membalas dengan mendorong barikade kepolisian hingga kontak fisik tidak terhindarkan.

setelah kontak fisik terjadi pihak kepolisian, menembakkan gas air mata yang langsung meledak di tengah-tengah warga sehingga banyak yang cidera akibat ledakan peluru gas air mata tersebut, termasuk salah seorang nenek tua yang terkena pecahan peluru gas air mata yang lasngsung roboh karena bagian kaki dan mukanya terluka.


Nenek yang terluka tersebut, yang saya jenguk setelah beliau selesai berobat



Salah satu warga yang teluka di bagian kepalanya

tak disangka angin memihak kepada warga, karena angin bertiup kearah aparat kepolisian sehingga polisi kocar-kacir terkena gas airmatanya sendiri, seumur-umur baru kali ini saya ikut aksi masa dimana aparat kepolisian bisa kocar-kacir, biasanya sih masanya yang bubar duluan karena terkena pentungan, gas air mata atau peluru karet.

tapi sangat disayangkan walaupun telah terjadi insiden yang menyebabkan warga terluka, pihak pemerintah kulonprogo tetap tidak berbelas kasihan terhadap warga, setidaknya memperbolehan masuk untuk mengikuti sosialisasi AMDAL karena rencana pertambangan tersebut akan berdampak langsung kepada kehidupan warga petani lahan paintai di kulon progo, semoga tidak ada doa buruk yang terucap kepada mereka dan keturunannya yang diucapkan warga pada saat itu. karena doa oarang yang teraniaya katanya sih mujarab.


Read More......

Strategi Advokasi Masyarakat Petani Lahan Pantai Kulonprogo




Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Konflik dalam pertambangan akan terus terjadi karena ketidak jelasan pemerintah dalam arah pembangunannya terlebih lagi tidak dipenuhinya hak-hak warga yang terkena dampak pertambangan sudah jamak terjadi di negeri ini, tak terlepas dengan petani lahan pantai kulonprogo DIY yang terancam kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal akibat pertambangan pasir besi di pesisir pantai kulonprogo.



Posisi Kasus


PT Jogja Magasa Mining adalah perusahaan pertambangan yang akan beroprasi di kabupaten kulon progo berkerjasama dengan Konsorsium Australia Indomines Limited, dengan anak perusahaannya PT jogja Magasa Iron sebagai pelaksana program dilapangan termasuk mengadakan kontrak Karya langsung dengan pemerintah indonesia dan pemda setempat. Untuk kontrak karya pertambangan biji besi itu senuilai US$ 600 juta . Sedangkan investasi pembangunan infrastruktur pertambangan mencapai US$ 1,1 miliar Total investasi sebesar USD 1.1 milyar antara lain berupa stock pile USD 5 juta, pemasangan rel (rail sliding) USD 6 juta, pembangkit listrik 350 MW senilai USD 350 juta dan fasilitas pelabuhan USD 10 juta dan investasi pertambangan sebesar USD 600 juta. Diharapkan proyek ini akan menyumbang Penerimaan Negara dari sisi pajak sekitar USD 20 juta/tahun, royalty sebesar USD 11,25 juta/tahun, pendanaan lokal USD 7 juta/tahun dan operating expenditure USD 55 juta/tahun. PT. Dalam kontrak tersebut dinyatakan pemerintah pusat akan mendapat pemasukan pajak US$ 20 juta per tahun ditambah royalti US$ 11,25 juta per tahun. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo PT akan diberikan kontribusi sebesar 1,5% dari penjualan masing-masing untuk Regional Development dan Community Development dan setelah 10 tahun meningkat menjadi sebesar 2%.

Yang menjadi persolanan adalah proyek lahan pasir tersebut akan ber oparasi di lahan yang telah di kelola oleh warga setempat, sebagai lahan pertanian, para petani yang mengarap lahan yang akan di jadikan proyek lahan pasir besi tersebut keberatan dengan rencana proyek tersebut, dikarenakan mereka sudah mengarap lahan tersebut secara turun-temurun dari lahan pasir gersang yang tidak mempunyai nilai ekonomi, dirubah menjadi lahan yang subur dengan swadaya masyarakat sendiri dan mampu menghasilkan pendapatan yang mencukupi bagi petani yang mengarapnya.

Pada perjalannya walaupun pemerintah sudah menandatangani kontrak karya dengan pemerintah, warga petani lahan pantai di kulonprogo tetap menolak proyek tambang pasir besi tersebut dan bersikukuh untuk mempertahankan haknya untuk mengelola tanah lahan pertanian pingir pantai tersebut.


Setrategi Advokasi


Membentuk lingkar inti:
Untuk membuat suatu gerakan yang terorganisir diperlukan beberapa orang sebagai koordinator dan motivator. Orang-orang inilah yang bertugas menyusun strategi, mengorganisir dan mendorong masyarakat lain untuk ikut. Dalam lingkar inti ini dapat terdiri dari beberapa komponen masyarakat yaitu : wakil masyarakat dari organisasi kepemudaan, para legal, dan ketua Persatuan Petani Lahan Pantai sendiri.

Mengumpulkan Data Informasi:
Kumpulkan data yang berkaitan dengan kasus penambangan pasir besi di kulon progo tersebut, baik dokumen tanah sampai dokumen rencana proyek dan yang berkaitan dengan perkembangan kasus tersebut
Analisis Data:
Dari data yang sudah di kumpulkan coba di analisis apa dampak baik dan buruknya untuk masyarakat dan simpulkan untuk menentukan langkah gerak

Bangun Basis - Pelibatan Masyarakat
Memotivasi masyarakat agar terlibat dalam setiap proses atau tahapan advokasi.

Bangun Jejaring:
Agar gerakan lebih kuat dan berjalan efektif perlu sebanyak banyaknya sekutu untuk diajak bekerjasama atau membantu melancarkan advokasi, sekaligus dalam hal ini dilakukan pembagian tugas, pada tahapan ini kita dapat melibatkan: WALHI, JATAM, dan LSM lain yang konsen untuk kasus tersebut, serta pers untuk memblow up kasus tersebut keranah publik

Lancarkan Tekanan:
Advokasi dapat dilakukan dengan cara melakukan tekanan ke berbagai pihak dengan berbagai cara, mulai dari yang bersifat lunak, misal : dengan mempengaruhi pendapat umum melalui tulisan di media massa, dengan mengirim surat ke berbagai instansi terkait, DPRD dan badan lainnya.

Pengaruhi Pembuat dan Pelaksana Kebijakan
Usahakan untuk mengajak diskusi instansi terkait atau wakil dari pemda dan DPRD, dan secara proaktif memberi tahu para pembuat kebijakan arti penting penanganan kasus tersebut bagi masyarakat setempat dan pembangunan secara umum, baik dengan media Aksi maupun Konsolidasi

Lakukan Pembelaan:
Hal ini dilakukan dengan pendampingan hukum bagi Petani Lahan Pantai, baik terkait dengan kasus perdata yaitu pengusahaan hak milik bagi lahan pertanian tersebut, dan kasus pidana jika terjadi tindak kekerasan dan intimidasi kepada petani lahan pantai.




Read More......

11.03.2009

Negeri Para Bedebah

Karya:Adhie Massardi

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah
Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi,
Dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan

Read More......

5.28.2009

Rakyat Mengonggong DPT, Kafilah Tetap Berlalu

Warga Papaua Melapor ke LBH Yogyakarta Karena kehilangan hak pilihnya

Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Apakah pemilu kali ini dapat dikatakan respresentatif, disaat jutaan orang tidak dapat memilih karena tidak di berikan hak pilih oleh KPU sedangkan BANWALU hanya dapat melihat saja tanpa bisa berbuat apa-apa, penghilangan hak warga untuk memilih yang direspresentasikan dengan kacauya DPT merupakan pelangaran HAM.

Pemilu adalah penanda dimana roda demokrasi berjalan, kesuksesan dan kredibilitas pemilu ini sangat di tentukan oleh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BANWASLU), Banyak yang berpendapat kinerja kedua lembaga ini dalam pemilu legislatif tahun 2009 ini di nilai sangat buruk baik dari segi penyelenggaraan dan pengawasannya. Hal ini juga tercermin dalam kasus warga Papua yang tidak dapat mengunakan hak pilihnya dalam pemilihan Legislatif tahun 2009 ini, dimana perwakilan warga papua tersebut diantaranya adalah Onesimus Kambu, Natalsen Basna, Beni Dimara, Yakobus Murafel, Elliza T Mandosir mereka mewakili 525 warga Papua pemegang Formulir A 5 Daftar Pemilih Tetap di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadukan permasalahan tersebt ke LBH Yogyakarta.

Bahwa menurut keterangan perwakilan warga papua tersebut pada Rabu, 8 April 2009 atau satu hari sebelum petempat mereka memberikan hak suaranya atau hak pilihnya, kemudian hari Rabu, 9 April 2009 sekitar jam 08.00 Wib mereka berniat memberikan hak pilihnya pada TPS-TPS yang tercantum didalam undangan untuk memilih yang diterima oleh klien kami, tetapi sesampainya di tempat pemilihan suara (TPS) ternyada nama mereka tidak tercantum dalam daftar pemilih di TPS tersebut, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Menurut Hestu Cipto Handoyo Pembatu Rektor III Universitas Admajaya Yogyakarta dan Direktur Parlement Wach Indonesia saat mengisi diskusi tentang Carut Marut Pemilu Legislatif 2009 di LBH Yogyakarta mengatakan “Permasalahan Pemilu 2009 yang paling menonjol di saat-saat yang menentukan adalah banyak warganegara yang kehilangan hak pilih karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU dan KPU Daerah. Sistem administrasi kependudukan lagi-lagi menjadi biang keladi persoalan ini. Permasalahan semakin menjadi-jadi ketika angka Golput dalam Pemilu mencapai 40%. Persentase tersebut terdiri dari Golput yang memang tidak mempergunakan hak pilih, dan golput yang dipaksa atau terpaksa karena tidak tercantum dalam DPT”.

Bagi Golput yang karena kesadaran sendiri tidak mempergunakan hak pilih, tentu tidak menjadi masalah, karena tidak memilih dalam pemilu juga merupakan manifestasi dari hak. Namun persoalan menjadi sangat serius manakala Golput tersebut dipaksa atau terpaksa, karena nama warga negara sebagai pemegang hak pilih tidak tercantum dalam DPT.Persoalan krusial Golput yang dipaksa atau terpaksa ini, jika ditinjau perspektif HAM jelas melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) Deklarasi HAM Sedunia yang salah satunya menghendaki adanya asas berkesamaan.

“Pemaksaan Golput karena tidak tercantumnya nama pemilih dalam DPT pada hakikatnya dapat dikategorikan merupakan tindakan yang secara sistemik menghalang-halangi warga negara dalam mempergunakan hak pilih dalam pemilu. Langkah menghalang-halangi ini dapat dilakukan melalui berbagai modus operandi baik itu disengaja maupun tidak. Terlepas dari sengaja maupun tidak sengaja, tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan Golput. Hal ini mengingat pemenuhan hak untuk memilih dalam pemilu bagi warga negara pada hakikatnya harus dikuti oleh kewajiban dari penyelenggara pemilu (KPU) untuk memenuhinya. Sehingga tanpa harus diminta penyelenggara Pemilu wajib memberikan fasilitas kemudahan untuk pemenuhan hak warga negara untuk memilih.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi penyelenggara Pemilu untuk tidak melakukan pendaftaran pemilih dan update data bagi warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih. Dengan terjadinya kekacauan DPT yang mengakibatkan sebagian dari 40% Golput dalam Pemilu 2009 adalah karena tidak tercantum dalam DPT, maka hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu, yakni KPU/D telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah dan/atau KPU/D jelas-jelas telah menghilangkan hak konsititusional sebagian Warga Negara. Disinilah pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak dapat ditoleransi lagi, karena hak pilih dalam pemilu merupakan hak asasi yang paling mendasar dalam konteks hak politik warga negara. Apalagi Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah” lanjut Hestu Cipto Handoyo menjelaskan.

Terkait kacaunya DPT pada pileg , M. Irsyad Thamrin Diektur LBH Yogyakarta mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab, bahkan sebisa mungkin hal ini dibawa ke jalur hukum. Dengan pertimbangan jika pelanggaran tersebut dibiarkan, ada cenderungan pemerintah akan melakukan hal yang sama pada pemilu-pemilu selanjutnya. "Kacaunya DPT jelas sebuah pelanggaran pemilu. Kinerja pemerintah perlu dipertanyakan antara KPU dan Menteri Dalam Negeri, karena banyak pemilih yang pada Pemilu 2004 ikut memilih tapi pada Pemilu 2009 tidak terdata dalam DPT. Ini kan aneh," tutur Irsyad.

Untuk permasalah tersebut Hestu Cipto Handoyo mengusulkan perlu diadakannya pemilu khusus bagi warga negara yang terpaksa golput. Pasalnya jumlah pemilih yang terpaksa golput karena tidak terdata pada DPT pileg lalu sangat banyak, bahkan diperkirakan hingga 40 persen."Di samping itu perlu penegakan hukum atas pelanggaran pemilu kali ini. Karena sesuai Undang-undang Pemilu Nomor 10/2008 Pasal 262 disebutkan setiap orang yang saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dipidana penjara paling singkat 12 bulan sampai 36 bulan dan denda Rp 12 juta sampai Rp 36 juta," jelasnya.




Read More......

Dana Besar Kerja Asal

Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai sangat kurang, hal tersebut tidak sebanding dengan biaya untuk membiayai kedua lembaga tersebut dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemilu.

Anggaran Pemilu 2009 TA (tahun anggaran) 2008 dan 2009 untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota berdasarkan pertemuan KPU, Bappenas dan Departemen Keuangan dialokasikan Rp 21. triliun lebih, Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti yang dipimpin Ketua Komisi E.E Mangindaan di Gedung DPR, anggaran pemilu ini cukuplah besar kalau dilihat dari APBN tahun 2009 yang sebesar Rp 295,3 triliun. Hal ini sangat tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan untuk penyelenggaraan pemilu kali ini.

Berbagai pandangan untuk menyoroti pelaksanaan pemilu legislatif masih terus dilakukan berbagai kalangan, tujuannya tidak lain agar kisruh atau persoalan yang sama tidak terjadi di pemilu presiden mendatang.Forum Rektor Indonesia (FRI) memberi tiga catatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, yakni distribusi logistik yang tidak tepat sasaran, teknologi penghitungan yang lamban dan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah. “Kekurangan atau ketidaksempurnaan memang banyak, tapi kualitas kepatuhan prosedur cukup baik, karena itu penyelenggara pemilu harus memperbaiki kinerja dalam tiga hal itu,” kata anggota FRI Prof Dr Ec Wibisono Hardjopranoto MS.

Kisruh yang melanda Pemilu legislatife 2009 ini disinyalir juga di karenakan profesionalitas angota KPU yang tidak kompeten memimpin lembaga tersebut, mantan Anggota KPU tahun 2004 Valina Singka Subekti menuturkan “Saya melihatnya mungkin karena ketidakfahaman atau ketidaktahuan mereka untuk mengambil kewenangan keputusan mengenai betapa sulitnya melaksanakan pemilu di Indonesia. Jadi rekrutmen asal-asalan seperti itu sehingga hasilnya seperti ini. Anggota KPU itu bertanggung jawab melaksanakan pemilu, jadi harus dipilih orang-orang yang berkompeten”, Solusi kedepan harus dipikirkan membangun sistem yang lebih baik. Antara lain sistem rekrutmen dan seleksi anggota KPU harus ditinjau kembali supaya bisa menghasilkan orang-orang yang kompeten, kredibel dan punya kemampuan manajemen, itu yang penting, Ujar Vanila

Pelanggaran pemilu terus berulang dari tahun ke tahun, akan tetapi tidakan dari Bawaslu terlihat sama saja dari tahun-ketahun, tidak terlihat progresifitasnya. Tercatat 2.126 kasus pelanggaran oleh partai politik peserta Pemilu selama kampanye rapat umum. Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menyebutkan, bahwa dari total 2.126 pelanggaran, 223 di antaranya adalah pelanggaran administrasi, 635 tindak pidana Pemilu, dan 1.370 pelanggaran lainnya. Dijelaskan, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pejabat negara kampanye tanpa surat izin cuti, kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan, kampanye lintas daerah pemilihan, perubahan jenis, waktu, bentuk, dan juru kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU dan Panwalu.
Dengan kondisi pelanggaran pemilu baik yang dilakukan peserta maupun penyelenggara pemilu Bawaslu sebagai pengawasya terlihat seperti macan ompong hal ini terlihat secara gamblang di kualitas pemiluhan umum yang lebih buruk dari tahun 2004, namun kasus yang di tangani bawaslu jarang yang dapat di tuntaskan, termasuk pihak yang bertanggungjawab atas hilanggnya jutaan suara pemilih, tidak permah di rekomendasikan untuk diproses hukum. Diharapkan dana yang besar untuk penyelenggaraan pemilu sebanding dengan kinerja KPU dan Bawaslu.


Read More......

5.13.2009

Rakyat Menolak, AMDAL Jalan Terus

Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Walaupun Paguyuban Petani Lahan Pasir (PPLP) menolak ekploitasi pasir besi di lahan yang mencakup 10 kelurahan tersebar di empat kecamatan antara lain Wates, Galur, Banaran, dan Panjatan, rencana penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tetap dilaksanakan.



Setelah penandatanganan Kontarak Karya Antara Pemerintah dan PT Jogja Magasa Mining (JMM) dan anak perusahaannya yaitu PT Jogja Magasa Iron (JMI) sebagai pelaksana lapangan 6 Nopember 2008 lalu, maka rencana selanjutnya adalahpenyusunan dokumen AMDAL . Walaupun warga bersikeras untuk menolaknya namun pemerintah terlihat tutupmata.

Menurut Sultan, penandatanganan kontrak karya ini baru sebatas izin melakukan studi dan analisis mengenai dampak lingkungan. Sedangkan izin pendirian pertambangan dan pabrik baja akan dibicarakan lebih lanjut. "Yang jelas kontrak karya ini baru merupakan izin untuk melakukan studi AMDAL, desain, rencana pabrik, dan sebagainya. Ini belum untuk mendirikan industry."

Presiden Direktur PT JMM Lutfi Heydey sendiri berjanji penyusunan AMDAL akan dilakukan terbuka demi memuluskan proyek itu. Selain itu AMDAL akan dibuat sesuai dengan standar nasional dan internasional agar bahan baku bajanya diterima di dunia.Tetapi hal ini tidak terbukti karena sosialisasi yang dilakuakan tidak melibatkan masyarakat. Hal ini terlihat dari Aksi PPLP yang menduduki tempat sosialisasi AMDAL oleh PT JMM di Hotel Safir Yogyakarta pada hari kamis tangal 12 bulan maret 2009. Sekretaris PPLP Sukarman mengatakan “aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas proyek penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT JMI karena dalam sosialisai tersebut PT JMI tidak beriktikat baik.”

“Mengapa petani yang terkena dampaknya malah tidak diundang. Sosialisasi itu hanya melibatkan pemerintahan desa.” Ungkap Sukarman seolah memendam kekesalan. Dalam pernyataan sikapnya, petani menuntut pemerintah setempat membatalkan proyek penambangan pasir besi yang akan memakan lahan pantai sepanjang 22 kilometer di pantai selatan Kulonprogo. Sebab, puluhan ribu petani yang mengandalkan ekonomi di lahan pantai sudah merasa “sejahtera” dengan pertanian cabai, semangka dan tanaman palawija lainnya yang ditanam di lahan tersebut.

Rencana AMDAL yang tidak terbuka tersebut disinyalir akan menyembunyikan dampak kerusakan lingkungan yang hebat. Berdasarkan survey WALHI Yogyakarta, rencana eksploitasi pasir besi akan berimplikasi terhadap 123.601 jiwa yang menaruh harapan pada 4.434 ha lahan pertanian produktif di 4 kecamatan yakni Temon, Wates, Panjatan dan Galur. Dampak lain adalah akan terjadi ekploitasi pasir besi dengan luas bentang alam dan alih fungsi lahan sekitar 22kmx1,8km.

Jika pertambangan tetap dilakukan kerusakan ekosistem dan keseimbangan ekologi yang ada di kawasan pesisir selatan akan terjadi. Dominasi tambang akan lebih kental dibandingkan dengan pertanian, wisata, maupun kawasan lindung, sebagai penyangga kawasan ekologi di kawasan selatan jawa. Keberadaan flora fauna (misalnya, migrasi burung-burung asia pasifik ) yang ada di kawasan tersebut juga terancam. Karena kawasan pesisir selatan sebagian adalah wilayah migrasi burung-burung asia pasisfik yang jarang di temukan di indonesia.

Konon penambangan ini akan menyerap banyak lapangan pekerjaan dan mendatangkan banyak defisa buat Negara. Bisa dilihat dimana Pada Tahap Konstruksi, perusahaan akan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 5000 orang dan pada tahap awal produksi akan mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 3000 orang. Dari usaha ini devisa yang akan di terima oleh pemerintah pusat adalah pemasukan pajak US$ 20 juta per tahun ditambah royalti US$ 11,25 juta per tahun. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan mendapat kontribusi sebesar 1,5% persen dari penjualan masing-masing untuk Regional Development dan Community Development dan setelah 10 tahun meningkat menjadi 2,5%.

Syamsudin Nurseha selaku kuasa hokum PPLP dari LBH Yogyakarta Mengatakan masyarakat petani lahan pesisir di kulonprogo sudah makmur tanpa adanya Proyek JMI di kawasan tersebut, karena pekerjaan yang cocok untuk petani adalah bertani bukan menambang. “Jika warga PPLP menyerahkan lahan tersebut untuk di jadikan Industri Pasir Besi belum tentu mereka dapat bekerja di dalamnya karena kemampuan mereka adalah bertani bukan penambang. Dengan tidak transparanya pengelolaan AMDAL, karena pihak masyarakat tidak dilibatkan, ini sangat merugikan masyarakat kususnya PPLP karena merekalah yang akan terkena dampak langsung dari proyek tersebut”. Jelas Samsudin.

Siti Maenunah, seorang aktifis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melihat Kontribusi yang dihasilkan oleh Pertambangan untuk Negara dan masyarakat ini dalam empat dekade sangat tidak menguntungkan. Selama ini eksploitasi sektor tambang di Indonesia sebagian besar berbasiskan bahan mentah untuk kebutuhan ekspor. Bahkan Freeport dan Newmont mengekspor emas dalam bentuk konsentrat. Akibatnya nilai tambah sektor ini sangatlah kecil. Sepanjang tahun 2000 – 2004, sumbangan sektor pertambangan umum untuk APBN hanya berkisar antara 1,3 – 2,3 trilyun dari royalti yang disumbangkan pertambangan kepada APBN. Departemen ESDM mengklaim, pemasukan sektor tambang kepada negara mencapai Rp 17 trilyun pertahun. Bandingkan dengan pendapatan yang diterima negara dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri yang mencapai Rp 25 trilyun pertahun.

Penyerapan tenaga kerja massal di tingkat lokal juga tidak terjadi seperti yang dibayangkan. Sektor pertambangan hanya menyerap 0,13% tenaga kerja Indonesia. Bandingkan dengan sektor pertanian yang menyerap hinggga 43,7% tenaga kerja Indonesia. Apalagi, operasi sebuah perusahaan tambang juga berumur pendek, karena besarnya produksi dan bahan yang digali adalah bahan yang tidak bias diperbarui. Umurnya pendek hanya berkisar antara 3 hingga 12 tahun, tentu pengecualian untuk PT Freeport karena menguasai 51% cadangan emas dan tembaga Indonesia.

Setelah hampir empat dekade pengelolan pertambangan, sektor pertambangan mineral yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tak sesuai. Bisa kita lihat antara manfaat (benefit) dan mudharatnya (cost). Manfaat adalah berapa tingkat kesejahteraaan baik kulaitatif maupun kuantitatif yang diterima. Sedangkan Mudharat adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dan penduduk lokal saat pertambangan mulai masuk, beroperasi, hingga mereka meninggalkan kawasan pertambangannya, termasuk resiko yang ditimbulkan seperti kecelakaan, kerusakan baik sosial, budaya maupun ekologi.

Keyakinan bahwa sektor tambang mensejahterakan suatu negara berkembang sebagai pemilik sumberdaya tidak terbukti. Alih-alih kesejahteraan yang didapat penduduk lokal, mereka justru harus mensubsidi perusahaan tambang yang beroperasi dikawasan mereka dengan cara kehilangan lahan, mata pencaharian, kerusakan lingkungan dan bahaya kesehatan akibat pertambangan.

Read More......

3.23.2009

Mencari Strategi Baru Gerakan Mahasiswa di Tengah Otonomi Daerah


Oleh : Adhitya Johan Rahmadan
Gerakan mahasiswa (GERMA) satu dasawarsa ini, mengalamai banyak penurunan, bukan karena rezim otoriter (fasis) yang berkuasa, tetapi justru saat demokrasi mulai di tegakkan dan di aplikasikan di negeri ini, dirasakan sangat “miris” dimana aktifis GERMA dahulu sering dikejar-kejar oleh aparat orde baru pada saat itu gerakan mahasiswa sunguh “heroik” dan masif walaupun banyak yang melalui jalur “bawah tanah” (non formal), tapi kini, saat demokarsi mulai diraih, gerakan mahasiswa tenggelam seiring dengan ketidak jelasan pembelaan mahasiswa terhadap masyarakat yang termarjinalkan.

Mantan Ketua MPR Amien Rais yang pernah menjadi ikon gerakan Reformasi 1998, dalam seminar mahasiswa akhir 2005, menilai, gerakan mahasiswa pascakejatuhan Soeharto telah berubah. Gerakan mahasiswa yang dulu bersemangat, kini seperti ”mati suri”. Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk kepentingan rakyat tak banyak digelar, dan mahasiswa lebih banyak dibelenggu kemewahan hidup akibat kapitalisme.

Bahkan Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Imam Prasodjo, berpendapat ada kecenderungan kualitas gerakan mahasiswa mengalami penurunan karena aksi-aksi mereka lebih menonjolkan kekerasan . Hal tersebut karena mahasiswa tidak memiliki lagi Common Isue, Isu bersama yang dapat menyatukan gerakan mereka dan menerjemahkan dalam gerakan praksis, paremasalahan tersebut dalam internal gerakan mahasiswa mempengaruhi model gerakan mahasiswa yang seharusnya cepat responsif dan non formal, menjadi sangat formalistik dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya formalitas monoton, seperti diskusi-diskusi dan aksi-aksi yang sifatnya reaktif.

Melihat Posisi dan Peran Mahasiswa Dalam Masyarakat
Posisi Mahasiswa dalam masyarakat selama ini sering di identikkan dalam masyarakat sebagai Agent Of Change (agen perubahan), dimana mahasiswa sebagai golongan yang memliki kesempatan mendapatkan mendapatkan pendidikan lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya, menjadi angen terdepan untuk mencerdaskan dan membela masyarakat.
Mengapa posisi mahasiswa dalam masyarakat dapat menjadi saat penting dalam masyarakat?, hal ini dapat dilihat dapam posisi mahasiswa dalam teori strukturalisme dimana didalam negara terdapat struktur-struktur yang menyusunya didalamnya adalah : Negara, Pemilik Modal dan Masyarakat:



Dalam Setruktur tersebut pelaku negara yaitu pemerintah akan rentan untuk memihak kepada Pemilik modal, karena modal (Uang) dikuasai oleh pemilik modal yang dapat membeli kebijakan dari pemerintah, agar dapat menguntungkan pemilik modal, hal tersebut dapat kita lihat dari fenomena penggusuran pasar tradisional dan diganti oleh pusat-pusat perbelanjaan moderen dan upah buruh yang sangat minimum dibandingkan dengan keuntungan yang di dapat oleh pemilik perusahaan.

Posisi struktur negara tersebut yang di gunakan oleh kaum Marxsis, untuk Mencari jalan kemakmuran Rakyat (Masyarakat) dengan cara menguasai alat industri yang dimiliki pemodal dan menjadikannya kepemilikian bersama untuk membentuk kediktatoran prolentariat, cita-cita tersebut coba di tafsirkan dan di Impelemtasikan oleh Lenin dengan cara merebut pemerintahan dengan membentuk partai, yang dikenal dengan partai bolesevik (partai komunis), setelah pemerintah dikuasai dan dijadikan pemerintahan komunis dan menguasai seluruh alat produksi yang dimiliki pemilik modal, maka setelah itu kekuasaan diserahkan oleh kaum proletar (rakyat) untuk membentuk kediktatoran prolentariat, namun hingga kini hal tersebut tidak pernah terbentuk, di picu dengan gagalanya negara Unisoviet.

Dan sekarang Ideologi yang dominan di dunia adalah ideologi Kapitalis dengan berbasiskan pada demokrasi liberal, demokrasi liberal sesungguhnya bukan merupakan jawaban yang tepat untuk mensejah terakan masyarakat karena, tidak akan mungkin sejajarnya posisi masyarakat dan pemilik modal beserta ekaum elit politik (pemerintah), hal inilah yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar.

Oleh dikarenakan hal tersebut muncullah gagasan tentang jalan tengah (threed Way) yang oleh Anthoni Gidens, di terjemahkan dengan gagasan kaum menengah (kaum Intelektual) yang harus dapat meneyeimbangkan posisi dari pemilik modal, parat pemerintahan dan Mayarakat :



Posisi kaum intelektual inilah yang harus di mengerti oleh mahasiswa sekarang ini, dimana kaum mahasiswalah yang paling mungkin memainkan perannya untuk membela mesyarakat dikarenakan, mahasiswa adalah kelas yang terselubung tidak berkepentingan langsung terhadap pemerintah maupun pemilik modal.

Gerakan mahasiswa sebagai kaum intelektual juga memiliki kelemahan yang mendasar dimana mahasiswa dapat di interpretasikan sebagai “borjuis kecil” dimana pada ahirnya Mahasiswa akan menjadi borjuis, saat seorang mahasiswa meningalakan setatusnya sebagai mahasiswa, dimana setelah ia lulus maka akan bergabung di kelas sosial yang lebih tinggi (yaitu pemilik modal atau Birokrasi Pemerintah).

Berkaca pada hal tersebut setidaknya mahasiswa semenjak dini harus mempunyai pemahaman bahwa, sebagai kaum intelektual harus mempertahankan posisinya untuk membela masyarakat agar mendapatkan keseimbangan hak, tidak lantas menghianati posisinya kemudian berselingkuh dengan pemerintah dan pemilik modal, yang oleh Julien Benda dan Antonio Gramsci disebut penghianatan kaum intelektual.

Hal tersebut menjadi konsekuensi logis bahkan prakmatis bagi kaum intelektual, dikarenakan jika kaum intelektual berselingkuh dengan pemerintah dan pemilik modal, maka rakyat tidak terlindungi dan pada ahirnya akan terjadi gejolak sosial dimana kaum intelektual sebagai kelas menengah juga akan menjadi korban dalam gejolak tersebut, karena akan dianggap sebagai penindas oleh masyarakat.

Masuknya Arus Demokrasi
Arus demokrasi di Indonesia telah menghantarkan reformasi di tahun 1998, setelah gegap gempita perubahan arus politik otoriter menjadi demokrasi, mahasiswa kehilangan arahnya, tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah pintu demokrasi terbuka, ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah :
• Mahasiswa tidak memiliki lagi Common Issue
• Kesulitan dalam menerjemahkan paraksis gerakan
• Dibelenggu kemewahan hidup akibat kapitalisme
• Terjebak dalam Gerakan Yang Bersifat Formal

Hal tersebut berdampak pada GERMA baik secara Kualitatif dan kunatitatif, baik di tingkatan reproduksi isu maupun kualitas kader dan ketertarikan Mahasiswa sendiri untuk bergabung dengan GERMA, beberapa hal yang menyebabkan GERMA menurun adalah sebagai berikut :
• GERMA menjadi sangat formalistik dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya formalitas monoton, seperti diskusi-diskusi dan aksi-aksi yang sifatnya reaktif
• Aksi yang dilakukan lebih menonjolkan kekerasan
• Bayak yang masuk ke ranah politik praktis
• Masyarakat menjadi apatis dengan gerakan mahasiwa

Perlunya Memahami Arus politik Demokrasi
Arus politik orde baru dan periode reformasi sangat berbeda, inlah yang harus benar benar dipahami oleh GERMA dimana perlu adanya pemetaan isu dab strategi baru yang harus dekembangakan, dikarenakan gerakan mahasiswa pasti akan terkonsolidasi dengan baik saat pemerintahan otoriter tersebut berkuasa dikarenakan adanya persamaan kepentingan dan isu bersama Common Issue, hal ini tidak mungkin lagi terjadi di era reformasi dengan asuknya arus demokrasi, akan tetapi dengan masuknya arus demokarasi tersebut tidak secara otomatis akan mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan keadilan sosial hal tersebut dikarenkan adanya beberapa kelemahan demokrasi hal tersebut dikemukakan oleh Schmitter dan Terry Lynn Karl (1993) dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut :
• Demokrasi tidak dengan sendirinya lebih efisien secara ekonomis ketimbang bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.
• Demokrasi tidak secara otomatis lebih efisien secara administratif.
• Demokrasi tidak mampu menunjukkan situasi yang lebih tertata rapi, penuh konsensus, stabil, atau dapat memerintah ketimbang sistem otokrasi yang mereka jungkalkan.
• Demokrasi memang memungkinkan masyarakat dan kehidupan politik lebih terbuka ketimbang otokrasi yang disingkirkannya, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan ekonomi lebih terbuka.

Dengan beberapa kelamahan tersebut jangan berharab banayak dengan sistem demokrasi tanpa penguatan basik pengetahuan dan pendidikan masyarakat, karena tanpa masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi maka demokrasi hanya akan dimiliki oleh pemilik modal dan kaum elit politik, maka sekarang banayak masyarakat yang merindukan pemerintahan ordebaru yang stabil dan memberikan arah yang pasti walaupun kebebasan masyarakat dibatasi.

Perumusan Setrategi Gerakan Di Era Otonomi Daerah

Pemberian wewenang yang luas kepada daerah sangat berdampak pada sistem politik di indonesia dimana proses kebijakan pemerintah menjadi sangat kedaerahan tidak di monopoli secara penuh oleh pemerintah pusat, untuk itu gerakan yang harus dirumuskan oleh GERMA haruslah lebih teliti dan dapat merambah isu-isu lokal, dikarenakan bisa di ibaratkan raja dari sistem pemerintahan di Era Otonomi Daerah bukan lagi ada di tangan presiden tetapi ada di Tingkatan lokal yaitu Bupati dan Walikota. Hal ini dapat di lihat dalam pembagian kekuasaan di tingkat pusat dan daerah. Dimana yang

menjadi urusan pemerintah pusat adalah :
• politik luar negeri;
• pertahanan;
• keamanan;
• yustisi;
• moneter dan fiskal nasional; dan
• agama.

Sedangkan yang menjadi Tugas Pemerintah Daerah adalah :
• melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
• mengembangkan kehidupan demokrasi;
• mewujudkan keadilan dan pemerataan;
• meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
• menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
• menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
• mengembangkan sistem jaminan sosial;
• menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
• mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
• melestarikan lingkungan hidup;
• mengelola administrasi kependudukan;
• melestarikan nilai sosial budaya;
• Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
• kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal inilah yang harus diperhatikan GERMA dalam merumuskan gerakannya, dimana germa selama ini hanya berfokus pada isu-isu pemerintah pusat tanpa memperhatikan bahawa kekuasaan dominan sekarang ada di daerah, maka isu-isu dan gerakan yang dilakuakan tidak pernah dirasakan oleh masyarakat secara nyata dan hanya bersifat politis. Maka perlu sekiranya dilakuakan pembentukan laboratorium isu bagi GERMA untuk dapat merumuskan strategi gerakan ditingkatan lokal yang bersinggungan langsung dengan kebutuihan masyarakat secara nyata.

Bagaimana Bergerak Di Daerah

Mengapa kita harus bergerak di daerah ?, hal inilah yang menjadi isu sentral yang harus di pikirkan oleh GERMA, dikarenakan di era Demokrasi tanpa penguatan Masyarakat secara politik dan ekonomi maka esensi demokrasi tersebut akan gagal, jika Mahasiswa hanya bergerak dan berfokus pada isu-isu nasional yang mengandalakan perubahan strategi kebijakan dan politi pemerintahan, maka gerakan tersebut akan karikatif dimana tanpa adanya masyarakat yang cerdas maka sebagus apapun sistem tersebut masyarakat tetap kana tertindas, hal ini dapat dilihat dari gerakan mahasiswa yang berfokus pada penurunan harga BBM pada saat BBM dinaikkan, hal tersebut tidak akan berdampak siknifikan karena masyarakat hanya dijadikan obyek, bukan subyek pelaku perubahan.

Walaupun dalam bergerak GERMA juga tetap harus juga mengawal isu di tingkatan nasional, GERMA perlu pemfokusan gerakan untuk menjadikan masyarakat sebagai subyek perubahan, dengan cara mencerdaskan masyarakat di lini bawah, dimana hal tersebut hanya dapat dilakukan secara masif di tingkatan daerah, dimana semua keputusan tentang pembangunan infra struktur dan penguatan pendidikan dan sosial berada di tingkatan pemerintah daerah.

Yang menjadi titik fokus perjuangan GERMA di tingkatan daerah adalah bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah baik di lini Provinsi sampai tingkat desa, dikarenakan hal tersebut yang menjadi titik kegagalan demokrasi perwakilan dimana yang menjadi isu dasar adalah :
• Tanggungjawab (responsibility), yakni sejauh mana para pemegang kuasa betul-betul melaksanakan tanggungjawab politiknya sesuai dengan aspirasi warga negara;
• Kesetaraan (equality), yakni sejauh mana tiap warganegara memiliki kesempatan yang sama untuk secara bersama ikut memutuskan suatu kebijakan; di dalam masyarakat modern, ketimpangan sosial ekonomi yang ada telah menghalangi terwujudnya kesetaraan kesempatan dan ikut serta memutuskan kebijakan;
• Kemandirian politik warganegara (political autonomy), yakni sejauh mana warganegara betul-betul mampu hidup mandiri dengan keputusan-keputusan politik yang telah ikut disusunnya.

Gerakan GERMA sekarang harus mulai memfokuskan pada penguatan dan pendidikan ti tingkatan masyarakat bawah agar masyarakat dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mengerti akan hak-haknya dalam negara demokrasi sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk membangun negara di era demokrasi, tidak hanya bersifat pasif seperti di era orde baru.

Disini perlu perubahan paradigma dari demokrasi perwakilan yang liberal menjadi demokrasi deliberatif dimana mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warganegara. Tujuannya untuk mencapai musyawarah dan mufakat berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Keterlibatan warga (citizen engagement) merupakan inti dari demokrasi deliberatif.

Kemampuan Yang Harus Dikembangkan
Dalam ranah pembangunan kesadaran politik masyarakat untuk memperjuangkan haknya perlu sekiranga GERMA mengembangakan beberapa Kemampuan yang menunjang kapasitasnya untuk melakukan pendidikan politik tersebut, yang berguna uintuk mengawal bagaimana pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya, Kemampuan tersebut diantaranya dalah:
• Kemampuan Penelitian untuk merumuskan gerakan yang rasional
• Kemampuan advokasi masyarakat baik dibidang litigasi maupun non litigasi
• Kemampuan advokasi Kebijakan Publik
• Kemampuan advokasi Pembentukan Peraturan
• Kemampuan advokasi Pembentukan Anggaran
• Kemampuan advokasi Penyelengaraan Pelayanan Publik

Sekiranya dengan beberapa pengembangan beberapa kemampun tersebut GERMA dapat lebih mudah dalam bergerak dalam advokasi di tingkatan pemerintah daerah.

Semoga bermanfaat,......


Read More......

2.28.2009

Kenapa Kalau Orang Nikah tu Jadi Gemuk




"Pa kok, papa ngak gemuk-gemuk, apa ndak cocok ?"

Saya punya teman yang habis nikah, kelihatanya enak banget yang biasaya anaknya kurus dekil, ndak pernah mandi, kalau kemana-mana kelihatan orang yang habis tidur dan begadang, katrena kecapeaan ngelbur kerjaan tadi malem, tiba-tiba aja dia jadi bersih, wangi dan bahkan agak gemuk. Tapi temenku tu ndak bisa lagi diajak ngelmbur kerjaan sampai malem, apalagi nongkrong-nongkrong di warung kopi di jogja yang indah untuk ke sekedar ngobrol, kemana-mana harus ijin dulu sama nyonyanya, pokoknya beda banget dari dia yang dulu.

Setelah aku lihat-lihat dari temen-temen ku yang baru nikah, beberapa hal yang jadi alasan nikah, diantaranya sebagai berikut:
Menurut riset orang yang habis menikah “ketahanan tubuhnya menjadi bagus”, tentu aja gimana tidak jadi bagus, orang yang biasanya ndak pernah olah raga jadi sering olah raga minimal malem-malem.

Pulang kerja tenang karena makanan sudah di sediain, ini tidak berlaku bagi yang istrinya ndak bisa masak, nasibnya akan sama saja dengan aku, bahkan akan lebih tersiksa, karena harus jadi kelinci percobaan istri yang belajar masak.

Kalu pingin dibelai ndak masalah karena ada istri yang selalu siap, kadang setegar-tegarnya seorang pria, kalau semua pihak sedang menyalahkan, pria sangat butuh belaian dan hanya istri yang bisa ngertiin, kecuali si istri juga resek ikut nyalahin kita, karena dianggap ndak becus kerja dan cari uang.

Ada alasan yang lebih jelas buat kekantor bukan karena hanya takut sama bos, ini bisa ber tolak belakang buat pegawai yang tak terikat jadwal, Jurnalis misalnya itu bisa sangat merepotkan kalau kita di kekang jadwal oleh istri.

Malem minggu ngak harus keluar di rumah pun oke nonton DVD berdua, bisa mask bareng, atau gelar tenda di luar rumah sambil lihat langit penuh bitang, itu pun kalau ndak mendung, apalgi kalau di jakarta endak banget deh.

Potongan rambut gagal tidak masalah sebab istri trima apa adanya, tapi bisanya kebalikan kalau Istri yang gagal potongan rambutnya tetep aja dia marah-marah walau kita ngomong kita trima apa adanya, tanya kenapa? Tanya aja sama cewek-cewek tuh
Dosa makin dikit karena semuanya jadi halal, tapi menurut penelitian juga Korupsi tu salah satu pemicu terbesar nya, ya Istri juga.

Cucian sprei jelas berkurang karena ndak mimpi basah lagi, ini yang di impikan setiap lelaki

Nah soal hubungan nikah bikin gemuk bisa anda simpulkan sendiri, tapi kata temenku yang baru nikah tadi kenapa bisa gemik, dia ngomong “karena susunya cocok” ?

By : Aditya Johan Rahmadan




Read More......

2.25.2009

Unjuk Rasa Tu Legal lho


Oleh: Adhitya Johan Rahmadan

Malam ini lagi bingung mau bahas apa?, kayak nya enak nih ngomongin tentang “Unjuk Rasa”, yah, lebih sering kita dengar sebagai aksi atau demo, bukanya demo masak atau demo rekaman, he2x. Tapi kali ini kita tidak akan ngomongin tentang perangkat unjuk rasa seperti kelengkapan unjuk rasa, dari Kordinator Umum (Kordum) samapai keseksi-seksinya, tapi lebih kearah landasan hukumnya. Diharapkan agar temen-temen bisa tahu bahwa aksi itu Ilegal di Indonesia dijamin dalam Konstitusi dan Undang-Undang, biar kalau di tangkap polisi bisa agak gaya-gaya dikit, untuk ngeles dan bikin alasanya.

Aksi unjuk rasa saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.9/1998 tentang kemerdekaan manyampaikan pendapat . UU ini di sahkan oleh presiden BJ. Habibie, pada tanggal 26 Oktober 1998-baru sekitar 5 bulan setelah reformasi Mei 1998. UU ini memuat hal-hal sebagai berikut.

Konsep Dasar dan Asas :

a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara
b. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum;
c. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
d. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan terrbuka tanpa tema tertentu.

Dan sedangkan yang menjadi asasnya adalah : Keseinbangan antara hak dan kewajiban, Musyawarah mufakat, Kepastian hukum dan keadilan, proposionalitas dan asas manfaat.

Hak dan Kewajiban,


Hak dan Kewajiban warga negara :
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas; dan
b. Memperoleh perlindungan hukum;
c. Menghormati hak-hak kebebasan orang lain;
d. Menghormati aturan-atauran moral umum yang di hormati;
e. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
g. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;

Hak dan Kewajiban aparatur Pemerintah :
a. Melindungi Hak Asasi Manusia;
b. Menghargai asas legalitas;
c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
d. Menyelengarakan pengamanan.

Bentuk-Bentuk penyampai pendapat
• Unjuk rasa atau demonstrasi;
• Pawai;
• Rapat umum; dan
• Mimbar Bebas

Tata cara Pemberitahuan Kegiatan :
Pertama, penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapay umum dan mimbar bebas wajib di beritahukan secara tertulis kepada POLRI. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penangung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalm kampus dan kegiatan keagamaan
Kedua, pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 ( tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polri setempat.

Surat Pemberitahuan Memuat apa saja ya, ini dia :
a. Maksud dan tujuan;
b. Tempat, lokasi dan rute;
c. Waktu dan lama;
d. Bentuk;
e. Penangung jawab;
f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
g. Alat peraga yang digunakan; dan
h. Jumlah peserta.

Tangung Jawab Polri :
Setelah menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa, Polri wajib :
Pertama, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa) Polri bertangung jawab adan memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta unjuk rasa;
Kedua, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa) Polri bertangungjawab menyelengarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Nah yang perlu diperhatikan dalam melakukan aksi kita hanya perlu membrikan pemberitahuan bukan meminta ijin, jadi jangan bingung kalau di puter-puiter sama kepolisian sisuruh nunggu ijin dll, karena kewajibannya kita hanya memberitahukan, masalah diijinkan atau tidak aksi tetep jalan. Hal tersebut juga sangat tergantung dengan suasana politik yang ada, jika akasi tersebut sangat besar dan menuntut perubahan sosial dan politik secara menyeluruh, seperti aksi tahun 98 (penurunan rezim orde baru) biasanya juga pada ngak mengikuti prosedur pemberitahuan seperti yang diatas, karena bisa dibayangkan sendiri kalau rakyat semuanya tumpah dijalaan gimana pemberitahuannya? , Atas nama siapa ? wong semua rakyat turun kejalan, waktunya dan tujuannya sulit di jelaskan, misal waktu aksi 98 targetanya orde baru jatuh dan perubahan konstitusi, nanti bisa pusing sendiri pihak kepolisian.

Pokoknya tetep semangat dan sehat biar kita bisa jalan-jalan dan aksi lagi, pokoe “mak nyus”

Daftar pustaka :
Buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; dan
Undang-Undang (UU) No.9/1998 tentang kemerdekaan manyampaikan pendapat



Read More......

Syarat S-1 Untuk Akpol Belum Tentu Efektif




Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Kepolisian Republik Indonesia melakuakan trobosan untuk meningkatkan kinerjanya, terutama di dalam pendidikan Perwiranya dimana sayarat untuk masuk pendididkan perwira kepolisian syarat yang harus di penuhi adalah minimal telah bergelar sarjana (S-1), apakah hal tersebut akan evektif untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas, korps terdepan dari penegak hukum ini.

Semenjak terjadi pemisahan antara kekuasaan Kepolisian dan Militer di Indonesia, dengan semangat agar, pihak kepolisian lebih profesional sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Pada saat satu badan dengan Militer, pihak Kepolisian banyak mengadopsi gaya-gaya Militer untuk menagani berbagai permasalahan di masyarakat, dimana pendekatan yang dilakukan lebih kearah represif dari pada preventif.

Pemisahan antara Polisi dan Militer di Indonesia bukannya tidak menimbulkan permasalahan, hal yang ditakutkan jika pihak kepolisian tidak dapat profesional hal tersebut akan menjadi konra produktif dari semangat awalnya, dimana banyak sekali kasus-kasus penyimpangan oknum Polisi saat menjalankan tugas, tetapi jarang kita lihat Aparat Kepolisian Menenjadi terdakwa di Pengadilan Negeri, karena terlibat tindak Pidana, hal tersebut berbanding terbalik saat pihak kepolisian tunduk dibawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ), dimana polisi yang terkena Tindak Pidana yang diproses di pengadilan Militer Jumlahnya cukup banyak.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah Polisi saat ini benar-benar Profesional, atau terjadi Anomali didalam sistem Penyidikan kasus Pidana di Indonesia, dikarenakan Polisi sendiri merupakan salah satu Penyidik dalam sistem Penyelesaian kasus Pidana di Indonesia, jadi kemungkinan adanya penyimpangan demi menjaga nama baik kesatuan dimungkinkan terjadi.

Syarat masuk akademi kepolisian adalah S-1 (sarjana) timbul dikarenakan, evaluasi kinerja aparat kepolisian selama ini yang dianggap jauh dari sifat profesionalisme bahkan ada anggapan polisi adalah “Maling berseragam”, akibat ulah beberapa oknum Polisi yang menyalah gunakan wewenangnya.

Tetapi perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi, efektifitasan kebijakan tersebut, dimana Syarat S-1 tersebut dilihat dari segi setrata pendidikan akan menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu Pengaturan jenjang S-1 dan Akademi dimana dua jenjang tersebut sama-sama Lembaga perguruan tinggi, yang diperlukan pengaturan tersendiri untuk kesetaraanya.

Problem besarnya adalah subtansi dari profesionalisme kerja kepolisian sendiri yang selama ini belum bisa direalisasikan secara evektif dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah, budaya birokrasi Indonesia yang syarat Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Tidak bisa di elakkan hal tersebut juga menjangkiti pihak kepolisian.’

Birokrasi Militer
Untuk memechakan permasalahan tersebut, peningkatan standar syarat masuk Akademi Kepolisian Akpol yaitu minimal S-1, tidak akan memberikan kontibusi yang berarti pada solusi permasalahan di Interen Kepolisian, apalagi Birokrasi Kepolisian Indonesia belum bisa lepas dari budaya Birokrasi Militer yang memiliki beberapa corak yaitu Uniformality yaitu sikap birokrasi yang memiliki keseragaman konsep berfikir dan terkomando sehingga dapat menggerakkan unit kegiatan dibawahnya secara lebih evfisien. Setandarized yaitu sikap birokrasi militer yang memiliki ukuran baku dan telah disepakati bersama, sehingga bisa dilakukan pengembangan kegiaatan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan medan masalah yang dihadapi.

Budaya Birokrasi Militer didalam tubuh Kepolisian dapat berdampak negatif, dikarenakan budaya tersebut diciptakan untuk mendidik Militer agar efisien Dikomandokan Untuik melindungi Negara dari Ancaman Serangan atau peperangan, tugas tersebut berdeda dengan pihak Kepolisian yang dididik untuk mengayomi dan menjaga masyarakat, tugas tesebut membutuhkan pendekatan Sipil dari pada Militer yang serba kaku.

Selain itu Budaya Biokrasi Militer, dapat menimbulkam Penyalah gunaan wewenmag kekuasaan secara sistematis, dikarenakan Budaya tersebut dapat menghilangkan sikap nalar kritis dan analitis dari anggota kepolisian khususnya bawahan, dikarenakan sikap komandoistik kaku.

Sehingga selama tidak ada pembenahan struktur dan perubahan budaya Militeristik dari tubuh Kepolisian Indonesia, jangan berharap lebih dengan sarjana-sarjana baru yang akan masuk di kepolisian untuk lebih memprofesionalisasikan kinerja Polisi Indonesia, dikarenakan para Akpol S-1 akan mengikuti budaya Kontra Produktif dari atasanya. Samahalnya dengan Sarjana-sarjana Indonesia yang tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki sistem Birorasi di Indonesia, dikarenakan setelah mereka memasuki sebuah sistem, maka mereka akan menjadi bagian dari sistem tersebut.

Sebelum pihak Kepolisian Republik Indonesia menerapkan Syarat S-1 untuk masuk Akpol, seharusnya pihak Kepolisian mempunyai inisiatif untuk merubah sistem dan budaya yang ada di tubuh Kepilisian, dikarenakan Proses perubahan yang diharapkan akan sulit tercapai, dikarenakan yang akan dirubah adalah sebuah sistem yang membudaya, menurut Roy Bhaskar (1984) sebuah perubahan atau Proses Transformation, untuk menciptakan hal baru yang lebih baik yang dihasilkan oleh Ilmu pengetahuan atau teknologi dalam hal ini adalah aturan S-1 untuk syarat masuk Akpol akan mudah dilakukan, tetapi yang sifatnya budaya atau nilai akan sulit dirubah dalam hal ini adalah KKN di tubuh birokrasi.

Untuk itu diperlukan pemecahan permasalahan yang tepat guna, dimana peubahan tersebut harus mencakup dari beberapa aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari perubahan itu sendiri, selain dari segi peraturannya, aparatur pelaksananya, fasilitas pendukugnya dan Inisiatif dari Pemimpin, adalah faktor komulatif yang tidak bisa ditinggalkan sehingga aturan S-1 sebagai syarat masuk Akpol, sebagai salah satu langkah Profesionalisme Kepolisian tidak menguap sia-sia.


Read More......

2.23.2009

Budaya Kekerasan Di Dunia Akademis



Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Kekerasan di dunia pendidikan masih terjadi hingga saat ini. Meski Perploncoan dengan berbagai selimut nama sudah dihapus sejak tahun 199 dengan surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995, kegiatan ini terrus berlangsung. Akibatnya, korban kekerasan mulai fisik hingga psikis berjatuhan.

Dalam jajak pendapat yang di selenggarakan oleh Litbang Kompas, sebagian besar ( 72,6 persen) respondeng menyatakan dunia pendidikan tidak memerlukan praktik-praktik perploncoan. Menurut mereka kegiatan perploncoan tidak dapat menghasilkan mahasiswa baru yang disiplin.

Hal tersebut sangat ironis, jika dilihat dari tujuan awal pendidikan, yang seharusnya penuh dengan kesantunan budi luhur dan contoh prilaku yang nir kekerasan sebagai cirik has budaya bangsa timur, tetepi apa boleh buat dengan beberapa alasan seperti kedisiplinan dan pembentukan mental maka budaya kekerasan baik secara verbal maupun fisik masih terus dilestaraikan.

Motif klasik dari motifasi perploncoan adalah ‘balas dendam’, mengerjai junior adalah kesempatan untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan para senior pada tahun sebelumnya. Tentunya motif semacam ini tidak akan dapat diterima oleh siapapun. Tetapi selain itu ada juga yang dengan berbusa-busa mencari-cari pembenaran atas kegiatan semacam ini. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari menjalin kebersamaan, propaganda ke arah yang baik sampai dengan memupuk kedisiplinan. Tetapi yang jelas saya melihat tidak ada korelasi antara tujuan mulia yang ingin dicapai dengan kejadian yang saya lihat di lapangan.
Perploncoan dari masa kemasa tersebut bisa di bagi dari beberapa periode (Kompas, Sabtu 14 April 2007):
1. Tahun 1960-an, saat itu disebut Masa Prabakti Mahasiswa (Mapram) dan Masa Perkenalan Mahasiswa .Korban yang jatuh cukup banyak
2. Tahun 1971 Muncul SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1971 isinya menghapus Maperma diantara Mapram diganti dengan Pekan Orientasi Studi (POS).POS diganti Oriantasi Studi (OS)
3. Tahun 1990-an, Diganti menjadi Orientasi Studi dan pengenalan Kampus (Ospek) sampai sekarang
4. Ospek dengan semangat perploncoan untuk lingkup Depdiknas dihapus dengan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995

Menurut Dr. J. Sudarminta, SJ, kegiatan pendidikan sebagai proses pembudayaan semestinya berisi atau memuat pendidikan nilai. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendidikan nilai adalah upaya untuk membantu peserta didik mengenal, menyadari pentingnya dan menghayati nilai-nilai yang pantas dan semestinya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku manusia, baik secara perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat.

Walaupun beberapa acara orientasi tidak direncanakan dalam bentuk kekerasan, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti yang direncanakan. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh psikologi orang yang berkumpul (crowd psychology). Teori contagion mengatakan bahwa kumpulan orang-orang secara hipnotis mempengaruhi anggota-anggotanya secara individu. Orang-orang tersebut menganggap kumpulan mereka sebagai perisai sehingga mereka meninggalkan tanggungjawab mereka sebagai individu masing-masing dan mengikuti emosi kumpulan orang secara keseluruhan. Hasilnya, kumpulan orang-orang tersebut seakan-akan mengajak anggota-anggotanya untuk menjurus kepada aksi-aksi brutal.

Hal tersebut sangat rentan terhadap tindakan-tindakan merugikan orang lain atau bahkan dapat dikatakan sebagai pelanggaran pidan delik penganiayaan dimana Penganiayaan dalam pasal 351 (4) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Dengan penganiayan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, dalam hal ini jika ada mahasiswa baru yang sakit karena tindakan sengaja dari panitia ospek dapat berpotensi melanggar delik Ini.

Proses kekersan verbal ini juga ber potensi dengan pelanggaran terhadap delik penghinaan dimana dalam pasal 319 (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.

Bahkan dari kasus terahir sudah terdapat korban jiwa yaitu Dwiyanto Wisnugroho Mahasiwa Teknik Geodesi angkatan 2007 ITB meninggal dunia saat melakukan Ospek yang menyebabkan etrjatuh saat mengikuti longmarch yang menyusuri tanjakan 800 meter di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.hal ini dapat dikatorikan kejahatan pidana dengan pasal 359 yang berbunyi : ‘Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Hal tersebut dapat dijadikan pengalaman bersama karena pendidikan kita mencerminkan kekerasan, kegiatan pendidikan yang seharus nya menanamkan sifat humanis dan perdamain telah berubah sebagai proses penanaman paradikma kekerasan kepada manusia itu sendiri, apakah hal tersebut akan tetap kita pertahankan, kita bisa bayangkan generasi kita keepan jika mereka dididik dengan cara kekerasan.

“Pembentukan budaya disiplin tidak harus dengan kekerasan”





Read More......

Pers Mahasiswa “Weleh-weleh”





Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Pers Mahasiswa , kata orang disinilah pertahanan terahir bagi pers bebas, dimana saat orde baru pers banyak yang bungkam melihat rezim yang bertindak seenaknya tanpa memperhatikan konstitusi dan peraturan penyelenggaraan nagara yang baik, pers mahasiswalah yang tetap melantangkan suaranya,tak terhitung bayaknya pers-pers mahasiswa yang dibredel karena dipandang oleh zezim saat itu terlalau nyaring nyalaknya, nah kali ini pinginnih bahas tentang pers yang satu ini.

Salah satu dari serentetan tindakan pertama, rezim Zia Ul Haq setelah, menggulingkan pe¬merintahan Ali Bhutto adalah memulihkan kebebasan pers Pakistan. Sensor pers dicabut. Namun dalam hari-hari pertama "kebebasan", para pengasuh suratkabar kebingungan. Dalam dirinya sebenamya sejak lama telah musnah kriteria tentang apa yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan dalam surat kabamya. Sensor diri selama ini telah begitu kuat tertanam. Tetapi dengan kebebasan yang diberi, para pengasuh terpaksa membiarkan konflik, keraguan serta pilihan-pilihan sulit membayangi dirinya. Dan mereka tidak tahu lagi mau diapakan kebebasannya.

Peristiwa 15 Januari 1974 sampai sekarang masih merupakan tonggak terakhir bagi aksi mahasiswa yang lepas bebas. Setelah itu buat jangka waktu hampir selama dua tahun yang ada adalah kesepian politik mahasiswa. Se¬buah surat keputusan menteri pendidikan yang lebih terkenal dengan SK 028 telah me¬larang kegiatan mahasiswa di luar kampus universitas. Semua kegiatan di luar kampus harus sepengetahuan dan seizin rektor universitas atau perguruan tinggi masing-masing. Akhirnya surat keputusan tersebut dicabut kembali oleh sebuah surat keputusan yang lain.
Kaskopkamtib mengumumkan bahwa mahasiswa boleh berbuat apa saja asal tetap terbatas di dalam dinding-dinding kampusnya. Adakah pengaruhnya bagi penerbitan mahasiswa? Studi kasus ini mencoba mengamati apa arti semuanya bagi penerbitan mahasiswa atau dunia penerbitan kampus.

Penerbitan kampus
Dengan kehadirannya pers kampus ingin me¬mainkan peranan yang lebih berarti. Tetapi masalahnya di mana mereka mencari peran¬an tersebut? Di dalam kampus atau di luar kampus? Kampus dipergunakan sebagai tempat untuk melancarkan ekspansi ke luar (kampus) ataukah hanyalah masalah kampus yang akan menarik perhatian mereka dalam karya jurnalistiknya? Ataukah sebenarya mereka hanya secara reaktif memberikan tangapan kepada peristiwa-peristiwa nasional, terhadap peristiwa-peristiwa di dalam mana mereka juga diharapkan turut terlibat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dicoba untuk dijawab.

Di banyak negara kekuatan mahasiswa se¬nantiasa diagung-agungkan. Dan juga sikap semacam ini bukannya tidak berdasar. De¬ngan semboyan kebebasan kampus, kebebasan mimbar, kampus-kampus Universitas bisa berbuat apa saja yang kadang-kadmig tanpa risiko atau dengan sangat yakin mereka tidak memperhitungkan risiko. Malah ada yang mengatakan bahwa:
A campus, like church is a privileged sanctuary. It can hide criminals or revolutionaries without threat of police intervention and arrest ... Only rarely do law enforcement officials risk intruding in a university city to catch a crook".("Student Press Plays Active Role in Foreign Countries", dalam: New-Register-Wheeling, W-Va¬Sunday, December 14.1975 hal. 4.)

Kampus seperti gereja adalah misbah suci yang memegang hak-hak istimewa. Dia bisa menjadi tempat umpetan, Kaum revolusioner tanpa ancaman campurtangan atau ditangkap polisi ... Hanya kadang-kadang saja para penegak hukum berani masuk kampus universitas untuk meringkus gembong penjahat.
Tetapi bagaimanakah semuanya ini tercermin dalam lingkungan penerbitan mereka? Berbeda dengan penerbitan-penerbitan umum, kebanyakan penerbit kampus adalah dwimingguan, atau bulanan. Karena kesibukan kegiatan mereka yang utama yaitu belajar, hampir tidaklah dapat diharapkan bahwa mereka akan menerbitkan koran-koran berita aktuil untuk menyaingi penerbitan di luar kampus. Karena itu mereka harus memilih jenis jurnal¬isme tersendiri. Tapi yang manakah? Pers ma¬hasiswa mungkin tidak secara bersengaja berusaha mengembangkan gaya jurnalsitik yang khas milik mereka.

Tetapi justru di situ dia jadi menarik karena semua tingkahlaku jurnalistiknya adalah perjuangan dirinya. Kenyataan tingkahlaku jurnalistik ini menarik untuk diteliti. Dimanakah letak persamaan antara sesuatu penerbitan mahasiswa dengan penerbitan mahasiswa lainnya? Ataukah semua pers mahasiswa seragam? Ataukah ada perbedaan yang menyolok antara pers mahasiswa? Di manakah letak persamaan dan perbedaan tersebut?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas hanyalah muncul bilamana ada suatu ethos pers mahasiswa yang berbeda dengan ethos pers umum atau berbeda dari satu kampus ke kampus yang lain. Di mana perbedaan tersebut?
Pers Mahasiswa mempunyai perbedaan mendasar dari pers biasa, hal tersebut terutama sekali terlihat dari semangat kritisnya, Dimana terbukti dalam rezim orde lama maupun orde baru dimana pers biasa tidak berani menyuarakan, kebenaran yang ditutup-tutupi oleh reezim pennguasa, dilain pihak pers mahasiswa dapat mengaungkan semangat perlawanan.

Pada masa orde baru bukan lagi rahasia kalau pemerintah pada saat itu sering membuat kebijakan yang tidak populer bagi perkembangan kebebasan informasi, banyak kebijakan yang dapat dijadikan contoh, sebut saja keluarnya SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), intervensi terhadap isi dari media, sampai pada pembredelan beberapa media yang dianggap dapat merugikan pemerintah.

Sehingga dalam perjalanannya media yang dapat terus bertahan pada saat rezim orde baru tersebut berkuasa adalah media media yang menjadi corong dari program program pemerintah yang tidak jarang merugikan masyarakat, karena takut akan adanya ancaman dari pemerintah, dan hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan fungsi media yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat.

Dan pada awal pemerintahan orde baru itu pula terjadi perubahan yang signifikan dalam pemberitaan, terutama denga dibukanya UU Tentang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Sejalan dengan kebijakan tersebut banyak pebisnis asing di Indonesia, dan mulailah pemberitaan lebih mengejar keuntungan dari kantong kantong iklan. Tak heran bila pers muncul dengan wajah bisnisnya yang lebih bersifat persuasife untuk menarik pasarnya yang dual market yakni audiens dan pemasang iklan.

Pasca Orde baru seiring dengan berhembusnya angin demokrasi, yang pertanda munculnya banyak media massa baik yang cetak maupun elektronik juga di iringi dengan berkembangnya teknologi informasi dengan kemampuan konvergensinya yang handal tanpa disadari Indonesia telah memasuki era digital. Dengan kemampuan inilah media massa mampu menciptakan suasana interactivity dimana pemirsa dan pembaca seakan akan larut ikut masuk kedalam dunia pemberitaan maya yang ada dalam bentuk bentuk respon masukan. Pola pemberitaan juga berubah total hampir semua pemirsa menginginkan breaking news (berita yang bersifat terkini dan sedang berlangsung).

Tidak ada lagi rekayasa dan manipulasi data karena terdapat fasilitas komunikasi internet, e-mail, chatting,sms-mobile telephone yang memungkinkan khalayak untuk ikut pro aktif dalam pemberitaan, namun Media massa di era digital akan lebih berbentuk pangkalan data (data base) yang lebih menyesuaikan pada keinginan audiens.

Namun pola akan mengarah pada pendangkalan informasi yang didapat oleh masyarakat dan disamping itu seolah mengangap audiens ini selalu membutuhkan info info yang selalu baru, sehingga dengan mudahnya media akan berganti ganti isu, yang itu belum tentu dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga media hanya sebagai pemuas dahaga sesaat bahkan hanya sebatas hiburan yang justru menjauhkan masyarakat dari realitasnya.

Hubungan Pers, Negara, dan Masyarakat

Karakteristik Media ternyata sangat dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat yang membentuk dan melingkupinya. Karenanya untuk memahami bagaimana kondisi media saat ini, perlu kita lihat struktur sosial masyarakat.

Dalam sebuah negara modern, ada tiga entitas utama yang menjadi unsur pembentuk kolektivisme yang bernama negara, yaitu pertama institusi negara itu sendiri, Pemilik modal (Swasta) dan masyarakat (Civil Society). Dalam konsepsi ideal demokrasi, ketiga komponen diatas seharusnya berdiri diatas kekuatan yang sama. Ketiganya saling mengontrol dan memberi kontribusi dalam mempengaruhi interaksi sosial yang ada ditengah masyarakat. Hanya saja dalam realitasnya adalah bahwa struktur ini timpang.

Pada kenyataannya Antara Negara dan Modal saling berhubungan secara mutualis, sehingga masyarakat berada pada posisi terekploitasi oleh dua pasangan dominan tersebut. Ada dua catatan yang perlu dikemukakan sebagai konsekuensi dari penempatan pers dalam hubungan negara dan masyarakat.

Pertama, pers hanya dilihat sebagai mediasi dari berbagai kekuatan social, ekonomi, dan politik yang berinteraksi. Dalam hal ini pers lebih merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara negara dan kekuatan kekuatan politik masyarakat.
Kedua, Pers bisa juga dilihat sebagai salah satu bagian kekuatan social politik dari berbagai kekuatan social ekonomi yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Dalam konteks hubungan negara dan masyarkat, pers selalu menempatkan dirinya sebagai salah satu dari kekuatan social politik masyarakat (Non – negara) yang behadapan dengan kekuatan politik negara.

Beberapa hal itulah yang menjadi pembeda pers mahasiswa dan pers umum dikarenakan pers mahasiswa mencoba menjadi media alternative terhadap staknanissasi perubahan social apalagi kita di Keadilan lebih tegas merumuskan perjuangan kita diarah jurnalisme transformative Cek ileeeeeeee.

Hal pokok yang berada dalam media yang menerapkan Jurnalisme transformatif adalah semangat untuk tidak pro terhadap pasar, namun semangat ini mencoba untuk mengarahkan opini pasar, dan terbebas dari setiap kepentingan dan intervensi baik dari sisi politik maupun kepentingan ekonomi, suatu hal yang berat tentunya, namun itu semua harus dilakukan karena media pada dasarnya adalah ujung tombak dari terwujud atau tidaknya suatu pencerahan yang dapat memberikan perubahan pada masyarakat.

Semangat pers mahasiswa
Dibandingkan dengan tahun 1977 maka. da¬lam tahun 1976 kelihatannya tidak terlalu banyak terjadi peristiwa-peristiwa "besar" dalam panggung politik nasional. Sedangkan dalam tahun 1977 cukup banyak terjadi peristiwa-peristiwa nasional yang penting seperti persiapan kampanye, kampanye itu sendiri, pemilihan umum serta peristiwa-peristiwa post¬ pemilihan umum, yang merupakan jalinan reaksi-reaksi keras dan lembut terhadap hasil pemilihan umum, pelantikan DPR/MPR hasil pemilihan umum. Sejauh manakah peristiwa¬peristiwa tersebut menarik perhatian pener¬bitan pers mahasiswa? Apakah reaksinya? Jalinan persepsi dan sikap mereka inilah yang bisa kita sebut ethos pers mahasiswa. Ini berarti bahwa dalam diri mereka telah ada suatu disposisi psiko-politis tertentu yang siap memberikan reaksi ke arahyang tertentu pula. Semuanya telah membudaya dalam dirinya. Sehingga apa yang dibuatnya bukanlah suatu kebetulan.

Ada beberapa hal yang sebenarnya sangat menarik perhatian mahasiswa dan penerbitan mahasiswa. Yang terutama sebenarnya tentu saja masalah pendidikan. Dalam hal ini masa¬lah kampus dan masalah yang menyangkut sistem pendidikan universitas atau perguruan tinggi. Kalau sekiranya mereka merasa bahwa pendidikan adalah suatu hal vang penting dan juga menjadi urusan mereka, maka dengan sendirinya masslah pendidikan akan menjadi titik pusat permasalahan yang dikaji dalam kegiatan-kegiatan jurnalistiknya atau mereka akan mengarahkan orientasinya kepada masalah-masalah ekonomi, kebudayaan atau politik. Yang dimaksudkan dengan politik di sini adalah sebagai berikut. Bisa dipakai dua kriteria untuk menentukan apakah suatu berita atau ulasan termasuk politik atau bukan-politik. Dia bisa berarti setiap tulisan yang berorientasi kepada kekuasaan atau yang berorientasi kepada proses pem¬buatan kebijaksanaan, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah. Dia bisa dalam bentuk kritik, dukungan, saran atau apa saja.

Yang pada ahirnya penulis memunculkan definisi pers mahasiswa adalahentitas penerbitan mahasiswa yang ada di kampus perguruan tinggi yang dikelola oleh mahasiswa. Dimana kegiatan utamanya adalah penerbitan (dalam bentuk majalah, tabloid, newsletter, atau media online-webiste) yang benar-benar dikelola oleh mahasiswa. Seluruh proses mulai dari mencari berita (informasi), penulisan, tata letak, cetak dan distribusi dilakukan oleh mahasiswa.dengan tujuan untuk merubah tatanan social agar lebih berkeadilan, pers mahasiswa di Indonesia identik dengan pemantik perubahan sosial politik yang bekerja di balik layar.yang jadi permasalahan sekarang pers mahasiswa walaupun dapat mengaum dengan lantang tetapi dia bak engaum di tengah padang pasir. Dimana Mahasiswa enggan merespon dikarenakan budaya Pop yang hedonis dan lebih konsumtif, dengan itu mari kita sadarkan bersama bahwa kebenaran layak diperjuangkan dan hidup tanpa perjuangan adalah nista.

Daftar Pustaka :
1. Prisma 10, Oktober 1977
2. Ilham prisgunanto, Praktik ilmu komunikasi dalam kehidupan sehari hari,Teraju.



Read More......

2.22.2009

Teori moderenisasi dan teori ketergantungan dalam konsep perubahan sosial



Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Moderenisasi Itulah Isu yang digembor-gemborkan banyak negara maju untuk menjadi panduan pembangunan negara berkembang (dunia ketiga) baik ditingkatan sumberdaya manusia atau infra strukturnya. Apakah sekarang hal tersebut masih berlaku? melihat bayak negara miskin tidak pernah dapat mengecap hasil manis moderenisasi.


Menurut perbedaan sepesialisasi produksi negara memiliki dua perbedaan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu negara yang memproduksi barang pertanian dan negara yang memproduksi barang industri, kedua negara ini memiliki hubungan dagang dan menurut teori keduanya saling diuntungkan.

Tetapi dalam beberapa dasawarsa terlihat negara-negara yang menghasilkan barang Industri semakin kayaraya karena mempunyai keunggulan teknologi dan padat modal sedangkan negara pertanian semakin jauh tertinggal. Neraca perdagangan yang terjalin dalam hubungan keduanya, tampaknya menjadi timpang. Sebab dalam kenyataanya negara-negara yang mengkhususkan diri dibidang industri, lebih banyak keuntungan yang didapat dibanding negara yang memproduksi barang pertanian. Kenapa bisa muncul adanya negara miskin dan negara kaya, dimana negara miskin adalah negara-negara pertanian dan negara maju adalah negara industri.

Terhadap keyataan tersebut secara umum terdapat dua jenis teori yang muncul berurutan , Pertama: teori-teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan muncul karena faktor-faktor yang terdapat didalam negara yang bersangkutan. Teori kelompok yang pertama ini kemudian dikenal dengan Teori Moderenisasi, Kedua: Teori yang lebih banyak mempersoalkan faktor-faktor ekternal yang menyebabkan kemiskinan di negara-negara tertentu. Kemiskinan lebih banyak dilihat sebagai akibat kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara uyang bersangkutan gagal melakukan pembangunan, kelompok ini sering disebut kelompok Teori Depedensia.

Untuk mengetahui hal tersebut mari kita bahas lebih mendalam tentang kedua jenis teori tersebut:

• Teori moderenisasi
Teori moderenisasi secara umum dapat diungkap sebagai cara pandang (Visi) yang menjadi modus utama analisanya diletakkan kepada faktor manusia dalam suatu masyarakat . Moderenisasi kemudian menjadi semacam komoditi di kalangan masyarakat, yang menempatkan faktor mentalitas menjadi penyebab perubahan
Menurut teori moderenisasi ukuran masyarakat moderen atau masyarakat yang berbudaya maju adalah pada nilai-nilai dan sikap hidup beserta Sistem ekonomi yang menghidupinya
Menurut Selo Sumardjan masyarakat yang termoderenisasi menghadapai beberapa tahapan yaitu :
1. Moderenisasi tingkat alat
2. Moderenisasi tingkat lembaga
3. Moderenisasi tingkat Individu
4. Moderenisasi Tingkat Inovasi

• Teori Depedensia
Teori ini muncul di Amerika latin, yang menjadi kekuatan reaktif dari suatu kegagalan teori moderenisasi dalam pembangunan yang sedang dijalankan, dalam konsp berfikir teori ketergantungan, pembagian kerja secara internasional adalah yang menyebabkan keteberlakangan negara-nagera pertanian.

Kemudian muncul pertanyaan mengapa pembagiana kerja internasional bila tiap-tiap negara mempunyai sepesialisasi produksi sesuai keuntungan komparatif yang dimilikinya, ternyata tidak menguntungkan semua negara ?
Teori moderenisasi menjawab masalah tersebut dengan kesalahan terletak pada negara-negara tersebut yang melakukan moderenisasi dirinya, disini teori depedensi yang berlandaskan sterukturalisme berpandapat bahwa kemiskinan yang terdapat dinegara dunia ketiga yang mengkhususkan pada produksi pertanian adalah akibat setruktur perekonomian dunia yang bersifat ekploitatif, dimana yang kuat melakukan ekploitasi terhadap yang lemah. Maka surplus dari negara-negara dunia ketiga berpindah ke negara-negara maju.

Yang cukup menarik adalah dalam perkembangannya, teori ketergantungan ini justru menolak teori maxsis klasik yang memuat asusmsi:
1. Nagara Dunia ketiga adalah negara yang tidak dinamis, yang memakai cara berproduksi orang asia yang sangat berbeda dengan orang eropa yang mengahasikan modal kapitalisme.
2. Negara-negara duinia ketiga ini setelah berhubungan dengan sitem kapitalisme akan mengikuti jejak negara-negara kapitalis yang telah maju.

Di kalangan pemikir teori ketergantungan yang berkembang lebih lanjut, mereka membantah kedua tesis diatas dan mengembangkan inti pemikiran yang lebih maju yaitu:
1. Negara-Negara pinggiran (Dunia ke III) yang pra kapitalis sebenarnay memiliki dinamikanya sendiri apabila tidak berhubungan dengan sistem kapitalisme akan berkembang dengan sendirinya
2. Justru karena penagruh sistem kapitalisme negara maju, parkembangan negara pinggiran jadi terhambat.

Hal tersebut adalah beberapa contoh ditinggakatan makro analisis teori depedensi sedangakan di tingkatan mikro dapat kita lihat bagaimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh terori depedensi dimana beberapa fenomena hubungan yang bersifat ekploitatif
1. Bagaimana Kerdit yang diberikan kepada rakyat kecil terbentuk (Pedagang kecil dan petani) denga terkesan memberikan kebebasan kepeda mereka untuk berusaha secara alamiah di pasar bebas?. Bagaimana pula campur tangan pihak birokrasi pemerintah dan pihak perbank-kan memberi pengaruh yang tidak kecil ketika mengucurkan kredit kepada petani. Bagaimana bantuan mereka selalu melalui lingkaran aparat birokrasi pemerintahan sehingga terkesan sangat tidak sehat, karena aparat birokrasi ikut mengerogoti besar bantuan tadi dalam bentuk pembinaan yang tidak Fungsional.
2. Bagaimana aparat birokrasi pemerintah menciptakan ketergantungan pelayanan kepada pengusaha atau pemodal besar sehingga sehingga memberikan fasilatas kepada mereka dalam kerangka pengembangan usaha mereka di pasar bebas
3. Bagaimana Multy National Corporation (MNC) mengembangkan usaha di negara berkembang, dengan menciptakan ketergantunagan pelayanan pada pusat-pusat distribusi yang mereka ciptakan (misal dalam layanan purna jual dll)

Saatnya negara-negara berkembang berani mengatakan tidak kepada negara maju dengan sejumlah paket kerja ekonomi yang timpang, di indonesia sendiri kita bisa lihat banyak perusahaan Trans Nasional yang mengalai kekayaan alam di Indonesia tapi tidak ada dampak positif untuk masyarakat, yang paling mencolok adalah PT Freeport yang mengambil gunung emas, dengan meninggalkan lubang dalam sisa penggalian, tetapi masyarakat sekitar hanya bisa mengigit jari ketika gunung emasnya dibawa pergi, Negara Dunia Ketiga harus menentukan nasibnya sendiri untuk emngembalikan kejayaanya.

Read More......

Kaum Muda Kita Dididik Nasionalisme Simbolik



Oleh : Adhita Johan Rahmadan

Bagaimana Kaum muda meihat Indonesia sekarang ini, belum lepas dari ingatan kita saat gegap- gempita pemuda kita disaat memberikan dukungan terhadap tim-tim olah raga kita yang berlaga di ajang Internasional, saat tim kita kalah maka kita bersedih berhari-hari, tetapi semangat nasionalisme pemuda ini tidak ada kaitanya dengan semangat berkorban demi negara, apa lagi semangat intelektual untuk mengatakan tidak kepada penjualan aset-aset dan harga diri bangsa.

Adakah yang salah jika kita memuja dan mengidentifikasikan diri kita sebagai tim merah putih, saat berlaga dalam gelanggang Internasional, sama sekali tidak salah bahkan sudah seharusnya demikian ,akan tetapi kenapa hal tersebut tidak berkorelasi dengan nasionalisme dibidang ekonomi, nasionalisme politk, dan lainya
Inilah yang dilakukan pemerintah kita sekarang Ibaratnya pemilik rumah, sang tuan rumah lebih memikirkan pagar dan halamanya agar terlihat bagus dan sedap dipandang, dengan asumsi bahwa pagar dan halaman rumah itu paling sering dilihat tetangga, apalagi kalu rumah itu berada di pinggi jalan kalau ada orng lewat di jalan tersebut maka pagar tersebut yang akan dilihat terlebih dahulu, akan tetapi orang tidak tahu bahwa dari dalam rumah kacau balau.

Nasionalisme olah raga adalah nasionalisme simbolik karena hal tersebut yang terlihat dan tidak kasat mata, obsesi sang tuan rumah sangatlah aneh karena yang penting, pagar dan halaman terlihat bagus terlihar rapi dazn bersih masa bodoh dengan yang lain walaupun perabotan dalam rumah banyak yang dicuri orang, paradigma ini yang sekarang diserap kaum muda sehingga meraka sangat bangga saat membela nasionalisme simbolik ini akan tetapi tidak sadar akan nasionalisme yang sebenarnya, yaitu perjuangan memerdekakan bangsa indonesia dari penguasaan aset-aset bangsa oleh pihak asing.

Disini kita perlu sadar sebagai kaum muda Kaum muda dituntut untuk menyiapkan dirinya dengan segenap kemampuan. Kemampuan konsep yang dicerminkan oleh intelektualitas dan kemampuan riset, kompetensi di berbagai bidang (life skills and technical skills), kemampuan membangun jejaring (nasional dan internasional), serta kepercayaan diri untuk memimpin perubahan.

Kaum muda juga harus mampu berperan menjadi inspirator, inisiator, motivator dan organisator menuju perubahan. Mengutip Elwin Tobing (2004), sedikitnya terdapat beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh siapapun yang mengklaim dirinya akan menjadi pemimpin nasional. Pertama, meneruskan komitmen terhadap perjuangan moral. Kedua, melanjutkan dan meningkatkan kualitas reformasi, karena reformasi sudah mulai mengalami pergerseran. Ketiga, mewujudkan kegemilangan masa depan atas masa lalu. Masa lalu bangsa ini ditandai dengan mismanagement sumberdaya alam dan manusia. Keempat, mewujudkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Selama beberapa dekade, rakyat telah menyaksikan banyak individu yang melakukan penyimpangan baik di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Selain tanggung jawab di atas, kaum muda juga harus mampu menyiapkan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Terdapat beberapa kemampuan yang harus dimiliki kaum muda dalam rangka menjawab tantangan global.
Pertama, kemampuan meneliti (riset). Penelitian bermula dari adanya masalah. Kaum muda Indonesia tentu sangat menyadari bahwa masalah negeri ini demikian kompleks dan seperti benang kusut. Oleh karenanya kaum muda ditantang untuk mengurai dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuan yang dimilikinya.

Riset akan membuahkan imajinasi, lalu bergerak menjadi kreasi. Selanjutnya kreasi akan mendorong produksi, lalu melahirkan industri, dan pada pada akhirnya gebrakan industri akan menciptakan generasi yang mandiri. Dengan demikian, jika generasi muda Indonesia memimpikan kemandirian, maka gerakan riset merupakan sebuah keniscayaan.
Kedua, kemampuan advokasi. Semua menyadari bahwa kondisi masyarakat saat ini sungguh memprihatinkan. Kemiskinan, penganguran, serta merebaknya patologi sosial masyarakat merupakan fakta keseharian kita. Gerakan pemberdayaan bergaya konvensional nampaknya sulit untuk dijadikan penawar. Kaum muda semestinya memahami tentang gerakan advokasi-pemberdayaan yang komprehensif. Harus diakui bahwa potret kaum muda yang terlihat saat ini baru mampu melakukan advokasi parsial. Gerakan pemberdayaan yang dilakukan pun tidak dibangun di atas kemandirian kaum muda itu sendiri. Kemampuan advokasi perlu dibangun, dipahami dan dilakukan, serta mencari terobosan gerakan baru dalam upaya menjawab tantangan dan perubahan.

Ketiga, kemampuan memproduksi. Pengertian memproduksi tidak lantas identik dengan kegiatan produksi secara besar-besaran, akan tetapi dalam skala sekecil apapun. Kaum muda dituntut untuk mengembangkan kreasi-kreasi alternatif yang dapat mendorong produksi, bukan lagi budaya photo copy.

Keempat, kemampuan publikasi. Jika kegiatan riset telah menjadi budaya, advokasi menjadi menu sehari-hari, dan produksi menjadi aksi, maka kemampuan berikutnya adalah kemampuan mengkomunikasikan gerakan kemandirian tersebut melalui publikasi massa. Banyak media yang dapat dipergunakan. Media cetak, elektronik, dan media lain yang dibuat sendiri pun bisa dijadikan sebagai alat publikasi.

Kaum muda memiliki peranan yang signifikan dalam proses pembangunan. Ia merupakan penggerak arah dan kebijakan pembangunan serta menentukan masa depan bangsa. Kaum muda harus berani mengambil peran dalam berbagai bidang, terutama kerja-kerja intelektual sehingga menjadi fundamen yang kokoh dalam proses pembangunan ke depan.
Gerakan penelitian (research movement), gerakan keilmuan (intellectual movement), dan gerakan mencipta (creation movement) menuju arah kemandirian bangsa harus selalu dikumandangkan sehingga akan bergerak. Jika kaum muda takut untuk bergerak maka tidak akan ada perubahan di negeri ini.



Read More......

2.21.2009

Laporan mancing di waduk wadas lintang dan waduk sermo



Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Waktun:Tanggal 3-4 januari 09
Tempat : bendungan wadas lintang ndan bendungan sermo
Pemancing : saya bersama arab, genjek dan ruli.
Alat : joran satu setengah meter dan rell sepinning 100 meter
Umpan : cacing, pelet
Hasil : ikan nila kecil-kecil


Ceritanya gini lho, perjalanan dimulai, dari yogyakarta jam 17.00, sebenarnya janjiannya berangkat jam 15.00 tapi dasar jamnya waktu indonesia bagian arab maka molornya lama banget, kami berangkat lewat wates, purworjo, kebumen dan prembun sampai di waduk wadas lintang pukul 21.00, terus puter-puter mempersiapkan spot untuk mancing agak lama sekitar satu jaman karena disamping kami baru pertama kali ke sana tempat spot sudah habis dikarenakan banyaknya pemancing, ahirnya kami memutuskan menggelar pancing di pinggir pelabuhan kapal kecil.
Beberapa kali lempar joran ndak ada straike sama sekali, bahkan ikan yang nyenggol alias dowal-dowel aja endak, sampai ngiler nengok tetangga udah straike beberapakali dan menaikkan ikan mas dan nila 1 tapak, ahirnya karena capek pancing kami diamkan saja alias dipanjer dan ditinggal tidur.
Habis subuh saya angkat joran saya ternyata ndakada yang nyangkut juga, selang beberapa menit datang rombongan dari solo dan jogja dengan peralatan lengkap pancing dan tembak (paser), wah siap perang tuh. Setelah itu mesin-mesin perahu nelayan mulai nyaring dibunyika ada yang berlayar untuk menjaring ikan atau mengangkut para pemancing untuk menyebrang, setelah saya tanya kepada para pemancing tersebut ternyata spot-spot yang sangat potensial ada di daerah sebrang dan harus pakek perahu, biaya sewa perahu untuk antar-jemput sekitar seratus dua puluh ribu, perahu tersebut dapat memuat lima belas orang, jadi biasanya perorang iuran sepuluh ribu dan setelah ngobrol lebih lanjut ternyata ikan-ikan di wadas lintang lebih mudah dipancing dengan umpan lumut. Waduh makanya ndak dapet-dapet, karena dari tadi malam cuman ngandelin unpan cacing dan lumut.

Setelah matahari mulai meninggi kami memutuskan untuk pindah spot ke sebelah di spot kedua tersebut ternyata sebuah TPU (tempat pelelangan ikan) dan terdapat banyak keramba ikan, kami coba menggelar joran di tempat tersebut, ternyata tak seperti yang diharapkan dikarenakan banyak perahu nelayan yang hilir- mudik menggelar jaring dan pancing kami sering kali nyangkut di jaring tersebut setelah beberapa lama kami hanya bisa ngangkat ikan nila kecil, nasib-nasib. Matahari semakin terik, karena kepanasan kami memutuskan untuk pulang saja sambil mancing di waduk sermo wates kulonprogo.
Setelah hampir dua jam perjalanan kami sampai di waduk sermo, suasananya sudah sedikit mendung, kami berputar-putar sedikit di waduk tersebut, sekalian mencari spot, ahirnya kami sampai di pinggr waduk yang cukup teduh karena banyak pohonya, di pingir spot tersebut, di permukaan airnya menyembul tanaman-tanaman berduri, mungkin karena hujan air danau jadi pasang dan dataran yang biasanya tidak tergenang air menjadi tergenang. Kondisi tersebut cukup menyusahkan karena kail sering nyangkut di pohon-pohon yang tergenang air. Namun di waduk sermo straike yang terjadi lebih menjanjikan walaupun yang ke angkat hanya nila-nila kecil. Lagit sudah mulai gelap dan guntur beberapa kali terlihat kami berpikir ini saatnya menyudahi mancing kali ini, peralatan kami ringkas, ikan yang bisa diangkat kami rilis lagi. Langsung tancap ke jogja biar ndak kehujanan.


Read More......