Faforite Picture

Faforite Picture
Wait For Change

2.28.2009

Kenapa Kalau Orang Nikah tu Jadi Gemuk




"Pa kok, papa ngak gemuk-gemuk, apa ndak cocok ?"

Saya punya teman yang habis nikah, kelihatanya enak banget yang biasaya anaknya kurus dekil, ndak pernah mandi, kalau kemana-mana kelihatan orang yang habis tidur dan begadang, katrena kecapeaan ngelbur kerjaan tadi malem, tiba-tiba aja dia jadi bersih, wangi dan bahkan agak gemuk. Tapi temenku tu ndak bisa lagi diajak ngelmbur kerjaan sampai malem, apalagi nongkrong-nongkrong di warung kopi di jogja yang indah untuk ke sekedar ngobrol, kemana-mana harus ijin dulu sama nyonyanya, pokoknya beda banget dari dia yang dulu.

Setelah aku lihat-lihat dari temen-temen ku yang baru nikah, beberapa hal yang jadi alasan nikah, diantaranya sebagai berikut:
Menurut riset orang yang habis menikah “ketahanan tubuhnya menjadi bagus”, tentu aja gimana tidak jadi bagus, orang yang biasanya ndak pernah olah raga jadi sering olah raga minimal malem-malem.

Pulang kerja tenang karena makanan sudah di sediain, ini tidak berlaku bagi yang istrinya ndak bisa masak, nasibnya akan sama saja dengan aku, bahkan akan lebih tersiksa, karena harus jadi kelinci percobaan istri yang belajar masak.

Kalu pingin dibelai ndak masalah karena ada istri yang selalu siap, kadang setegar-tegarnya seorang pria, kalau semua pihak sedang menyalahkan, pria sangat butuh belaian dan hanya istri yang bisa ngertiin, kecuali si istri juga resek ikut nyalahin kita, karena dianggap ndak becus kerja dan cari uang.

Ada alasan yang lebih jelas buat kekantor bukan karena hanya takut sama bos, ini bisa ber tolak belakang buat pegawai yang tak terikat jadwal, Jurnalis misalnya itu bisa sangat merepotkan kalau kita di kekang jadwal oleh istri.

Malem minggu ngak harus keluar di rumah pun oke nonton DVD berdua, bisa mask bareng, atau gelar tenda di luar rumah sambil lihat langit penuh bitang, itu pun kalau ndak mendung, apalgi kalau di jakarta endak banget deh.

Potongan rambut gagal tidak masalah sebab istri trima apa adanya, tapi bisanya kebalikan kalau Istri yang gagal potongan rambutnya tetep aja dia marah-marah walau kita ngomong kita trima apa adanya, tanya kenapa? Tanya aja sama cewek-cewek tuh
Dosa makin dikit karena semuanya jadi halal, tapi menurut penelitian juga Korupsi tu salah satu pemicu terbesar nya, ya Istri juga.

Cucian sprei jelas berkurang karena ndak mimpi basah lagi, ini yang di impikan setiap lelaki

Nah soal hubungan nikah bikin gemuk bisa anda simpulkan sendiri, tapi kata temenku yang baru nikah tadi kenapa bisa gemik, dia ngomong “karena susunya cocok” ?

By : Aditya Johan Rahmadan




Read More......

2.25.2009

Unjuk Rasa Tu Legal lho


Oleh: Adhitya Johan Rahmadan

Malam ini lagi bingung mau bahas apa?, kayak nya enak nih ngomongin tentang “Unjuk Rasa”, yah, lebih sering kita dengar sebagai aksi atau demo, bukanya demo masak atau demo rekaman, he2x. Tapi kali ini kita tidak akan ngomongin tentang perangkat unjuk rasa seperti kelengkapan unjuk rasa, dari Kordinator Umum (Kordum) samapai keseksi-seksinya, tapi lebih kearah landasan hukumnya. Diharapkan agar temen-temen bisa tahu bahwa aksi itu Ilegal di Indonesia dijamin dalam Konstitusi dan Undang-Undang, biar kalau di tangkap polisi bisa agak gaya-gaya dikit, untuk ngeles dan bikin alasanya.

Aksi unjuk rasa saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No.9/1998 tentang kemerdekaan manyampaikan pendapat . UU ini di sahkan oleh presiden BJ. Habibie, pada tanggal 26 Oktober 1998-baru sekitar 5 bulan setelah reformasi Mei 1998. UU ini memuat hal-hal sebagai berikut.

Konsep Dasar dan Asas :

a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara
b. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum;
c. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
d. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan terrbuka tanpa tema tertentu.

Dan sedangkan yang menjadi asasnya adalah : Keseinbangan antara hak dan kewajiban, Musyawarah mufakat, Kepastian hukum dan keadilan, proposionalitas dan asas manfaat.

Hak dan Kewajiban,


Hak dan Kewajiban warga negara :
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas; dan
b. Memperoleh perlindungan hukum;
c. Menghormati hak-hak kebebasan orang lain;
d. Menghormati aturan-atauran moral umum yang di hormati;
e. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
g. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;

Hak dan Kewajiban aparatur Pemerintah :
a. Melindungi Hak Asasi Manusia;
b. Menghargai asas legalitas;
c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
d. Menyelengarakan pengamanan.

Bentuk-Bentuk penyampai pendapat
• Unjuk rasa atau demonstrasi;
• Pawai;
• Rapat umum; dan
• Mimbar Bebas

Tata cara Pemberitahuan Kegiatan :
Pertama, penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapay umum dan mimbar bebas wajib di beritahukan secara tertulis kepada POLRI. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penangung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalm kampus dan kegiatan keagamaan
Kedua, pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 ( tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polri setempat.

Surat Pemberitahuan Memuat apa saja ya, ini dia :
a. Maksud dan tujuan;
b. Tempat, lokasi dan rute;
c. Waktu dan lama;
d. Bentuk;
e. Penangung jawab;
f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
g. Alat peraga yang digunakan; dan
h. Jumlah peserta.

Tangung Jawab Polri :
Setelah menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa, Polri wajib :
Pertama, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa) Polri bertangung jawab adan memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta unjuk rasa;
Kedua, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa) Polri bertangungjawab menyelengarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Nah yang perlu diperhatikan dalam melakukan aksi kita hanya perlu membrikan pemberitahuan bukan meminta ijin, jadi jangan bingung kalau di puter-puiter sama kepolisian sisuruh nunggu ijin dll, karena kewajibannya kita hanya memberitahukan, masalah diijinkan atau tidak aksi tetep jalan. Hal tersebut juga sangat tergantung dengan suasana politik yang ada, jika akasi tersebut sangat besar dan menuntut perubahan sosial dan politik secara menyeluruh, seperti aksi tahun 98 (penurunan rezim orde baru) biasanya juga pada ngak mengikuti prosedur pemberitahuan seperti yang diatas, karena bisa dibayangkan sendiri kalau rakyat semuanya tumpah dijalaan gimana pemberitahuannya? , Atas nama siapa ? wong semua rakyat turun kejalan, waktunya dan tujuannya sulit di jelaskan, misal waktu aksi 98 targetanya orde baru jatuh dan perubahan konstitusi, nanti bisa pusing sendiri pihak kepolisian.

Pokoknya tetep semangat dan sehat biar kita bisa jalan-jalan dan aksi lagi, pokoe “mak nyus”

Daftar pustaka :
Buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; dan
Undang-Undang (UU) No.9/1998 tentang kemerdekaan manyampaikan pendapat



Read More......

Syarat S-1 Untuk Akpol Belum Tentu Efektif




Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Kepolisian Republik Indonesia melakuakan trobosan untuk meningkatkan kinerjanya, terutama di dalam pendidikan Perwiranya dimana sayarat untuk masuk pendididkan perwira kepolisian syarat yang harus di penuhi adalah minimal telah bergelar sarjana (S-1), apakah hal tersebut akan evektif untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas, korps terdepan dari penegak hukum ini.

Semenjak terjadi pemisahan antara kekuasaan Kepolisian dan Militer di Indonesia, dengan semangat agar, pihak kepolisian lebih profesional sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Pada saat satu badan dengan Militer, pihak Kepolisian banyak mengadopsi gaya-gaya Militer untuk menagani berbagai permasalahan di masyarakat, dimana pendekatan yang dilakukan lebih kearah represif dari pada preventif.

Pemisahan antara Polisi dan Militer di Indonesia bukannya tidak menimbulkan permasalahan, hal yang ditakutkan jika pihak kepolisian tidak dapat profesional hal tersebut akan menjadi konra produktif dari semangat awalnya, dimana banyak sekali kasus-kasus penyimpangan oknum Polisi saat menjalankan tugas, tetapi jarang kita lihat Aparat Kepolisian Menenjadi terdakwa di Pengadilan Negeri, karena terlibat tindak Pidana, hal tersebut berbanding terbalik saat pihak kepolisian tunduk dibawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ), dimana polisi yang terkena Tindak Pidana yang diproses di pengadilan Militer Jumlahnya cukup banyak.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah Polisi saat ini benar-benar Profesional, atau terjadi Anomali didalam sistem Penyidikan kasus Pidana di Indonesia, dikarenakan Polisi sendiri merupakan salah satu Penyidik dalam sistem Penyelesaian kasus Pidana di Indonesia, jadi kemungkinan adanya penyimpangan demi menjaga nama baik kesatuan dimungkinkan terjadi.

Syarat masuk akademi kepolisian adalah S-1 (sarjana) timbul dikarenakan, evaluasi kinerja aparat kepolisian selama ini yang dianggap jauh dari sifat profesionalisme bahkan ada anggapan polisi adalah “Maling berseragam”, akibat ulah beberapa oknum Polisi yang menyalah gunakan wewenangnya.

Tetapi perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi, efektifitasan kebijakan tersebut, dimana Syarat S-1 tersebut dilihat dari segi setrata pendidikan akan menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu Pengaturan jenjang S-1 dan Akademi dimana dua jenjang tersebut sama-sama Lembaga perguruan tinggi, yang diperlukan pengaturan tersendiri untuk kesetaraanya.

Problem besarnya adalah subtansi dari profesionalisme kerja kepolisian sendiri yang selama ini belum bisa direalisasikan secara evektif dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah, budaya birokrasi Indonesia yang syarat Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Tidak bisa di elakkan hal tersebut juga menjangkiti pihak kepolisian.’

Birokrasi Militer
Untuk memechakan permasalahan tersebut, peningkatan standar syarat masuk Akademi Kepolisian Akpol yaitu minimal S-1, tidak akan memberikan kontibusi yang berarti pada solusi permasalahan di Interen Kepolisian, apalagi Birokrasi Kepolisian Indonesia belum bisa lepas dari budaya Birokrasi Militer yang memiliki beberapa corak yaitu Uniformality yaitu sikap birokrasi yang memiliki keseragaman konsep berfikir dan terkomando sehingga dapat menggerakkan unit kegiatan dibawahnya secara lebih evfisien. Setandarized yaitu sikap birokrasi militer yang memiliki ukuran baku dan telah disepakati bersama, sehingga bisa dilakukan pengembangan kegiaatan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan medan masalah yang dihadapi.

Budaya Birokrasi Militer didalam tubuh Kepolisian dapat berdampak negatif, dikarenakan budaya tersebut diciptakan untuk mendidik Militer agar efisien Dikomandokan Untuik melindungi Negara dari Ancaman Serangan atau peperangan, tugas tersebut berdeda dengan pihak Kepolisian yang dididik untuk mengayomi dan menjaga masyarakat, tugas tesebut membutuhkan pendekatan Sipil dari pada Militer yang serba kaku.

Selain itu Budaya Biokrasi Militer, dapat menimbulkam Penyalah gunaan wewenmag kekuasaan secara sistematis, dikarenakan Budaya tersebut dapat menghilangkan sikap nalar kritis dan analitis dari anggota kepolisian khususnya bawahan, dikarenakan sikap komandoistik kaku.

Sehingga selama tidak ada pembenahan struktur dan perubahan budaya Militeristik dari tubuh Kepolisian Indonesia, jangan berharap lebih dengan sarjana-sarjana baru yang akan masuk di kepolisian untuk lebih memprofesionalisasikan kinerja Polisi Indonesia, dikarenakan para Akpol S-1 akan mengikuti budaya Kontra Produktif dari atasanya. Samahalnya dengan Sarjana-sarjana Indonesia yang tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki sistem Birorasi di Indonesia, dikarenakan setelah mereka memasuki sebuah sistem, maka mereka akan menjadi bagian dari sistem tersebut.

Sebelum pihak Kepolisian Republik Indonesia menerapkan Syarat S-1 untuk masuk Akpol, seharusnya pihak Kepolisian mempunyai inisiatif untuk merubah sistem dan budaya yang ada di tubuh Kepilisian, dikarenakan Proses perubahan yang diharapkan akan sulit tercapai, dikarenakan yang akan dirubah adalah sebuah sistem yang membudaya, menurut Roy Bhaskar (1984) sebuah perubahan atau Proses Transformation, untuk menciptakan hal baru yang lebih baik yang dihasilkan oleh Ilmu pengetahuan atau teknologi dalam hal ini adalah aturan S-1 untuk syarat masuk Akpol akan mudah dilakukan, tetapi yang sifatnya budaya atau nilai akan sulit dirubah dalam hal ini adalah KKN di tubuh birokrasi.

Untuk itu diperlukan pemecahan permasalahan yang tepat guna, dimana peubahan tersebut harus mencakup dari beberapa aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari perubahan itu sendiri, selain dari segi peraturannya, aparatur pelaksananya, fasilitas pendukugnya dan Inisiatif dari Pemimpin, adalah faktor komulatif yang tidak bisa ditinggalkan sehingga aturan S-1 sebagai syarat masuk Akpol, sebagai salah satu langkah Profesionalisme Kepolisian tidak menguap sia-sia.


Read More......

2.23.2009

Budaya Kekerasan Di Dunia Akademis



Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Kekerasan di dunia pendidikan masih terjadi hingga saat ini. Meski Perploncoan dengan berbagai selimut nama sudah dihapus sejak tahun 199 dengan surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995, kegiatan ini terrus berlangsung. Akibatnya, korban kekerasan mulai fisik hingga psikis berjatuhan.

Dalam jajak pendapat yang di selenggarakan oleh Litbang Kompas, sebagian besar ( 72,6 persen) respondeng menyatakan dunia pendidikan tidak memerlukan praktik-praktik perploncoan. Menurut mereka kegiatan perploncoan tidak dapat menghasilkan mahasiswa baru yang disiplin.

Hal tersebut sangat ironis, jika dilihat dari tujuan awal pendidikan, yang seharusnya penuh dengan kesantunan budi luhur dan contoh prilaku yang nir kekerasan sebagai cirik has budaya bangsa timur, tetepi apa boleh buat dengan beberapa alasan seperti kedisiplinan dan pembentukan mental maka budaya kekerasan baik secara verbal maupun fisik masih terus dilestaraikan.

Motif klasik dari motifasi perploncoan adalah ‘balas dendam’, mengerjai junior adalah kesempatan untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan para senior pada tahun sebelumnya. Tentunya motif semacam ini tidak akan dapat diterima oleh siapapun. Tetapi selain itu ada juga yang dengan berbusa-busa mencari-cari pembenaran atas kegiatan semacam ini. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari menjalin kebersamaan, propaganda ke arah yang baik sampai dengan memupuk kedisiplinan. Tetapi yang jelas saya melihat tidak ada korelasi antara tujuan mulia yang ingin dicapai dengan kejadian yang saya lihat di lapangan.
Perploncoan dari masa kemasa tersebut bisa di bagi dari beberapa periode (Kompas, Sabtu 14 April 2007):
1. Tahun 1960-an, saat itu disebut Masa Prabakti Mahasiswa (Mapram) dan Masa Perkenalan Mahasiswa .Korban yang jatuh cukup banyak
2. Tahun 1971 Muncul SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1971 isinya menghapus Maperma diantara Mapram diganti dengan Pekan Orientasi Studi (POS).POS diganti Oriantasi Studi (OS)
3. Tahun 1990-an, Diganti menjadi Orientasi Studi dan pengenalan Kampus (Ospek) sampai sekarang
4. Ospek dengan semangat perploncoan untuk lingkup Depdiknas dihapus dengan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995

Menurut Dr. J. Sudarminta, SJ, kegiatan pendidikan sebagai proses pembudayaan semestinya berisi atau memuat pendidikan nilai. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendidikan nilai adalah upaya untuk membantu peserta didik mengenal, menyadari pentingnya dan menghayati nilai-nilai yang pantas dan semestinya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku manusia, baik secara perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat.

Walaupun beberapa acara orientasi tidak direncanakan dalam bentuk kekerasan, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti yang direncanakan. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh psikologi orang yang berkumpul (crowd psychology). Teori contagion mengatakan bahwa kumpulan orang-orang secara hipnotis mempengaruhi anggota-anggotanya secara individu. Orang-orang tersebut menganggap kumpulan mereka sebagai perisai sehingga mereka meninggalkan tanggungjawab mereka sebagai individu masing-masing dan mengikuti emosi kumpulan orang secara keseluruhan. Hasilnya, kumpulan orang-orang tersebut seakan-akan mengajak anggota-anggotanya untuk menjurus kepada aksi-aksi brutal.

Hal tersebut sangat rentan terhadap tindakan-tindakan merugikan orang lain atau bahkan dapat dikatakan sebagai pelanggaran pidan delik penganiayaan dimana Penganiayaan dalam pasal 351 (4) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Dengan penganiayan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, dalam hal ini jika ada mahasiswa baru yang sakit karena tindakan sengaja dari panitia ospek dapat berpotensi melanggar delik Ini.

Proses kekersan verbal ini juga ber potensi dengan pelanggaran terhadap delik penghinaan dimana dalam pasal 319 (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.

Bahkan dari kasus terahir sudah terdapat korban jiwa yaitu Dwiyanto Wisnugroho Mahasiwa Teknik Geodesi angkatan 2007 ITB meninggal dunia saat melakukan Ospek yang menyebabkan etrjatuh saat mengikuti longmarch yang menyusuri tanjakan 800 meter di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.hal ini dapat dikatorikan kejahatan pidana dengan pasal 359 yang berbunyi : ‘Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Hal tersebut dapat dijadikan pengalaman bersama karena pendidikan kita mencerminkan kekerasan, kegiatan pendidikan yang seharus nya menanamkan sifat humanis dan perdamain telah berubah sebagai proses penanaman paradikma kekerasan kepada manusia itu sendiri, apakah hal tersebut akan tetap kita pertahankan, kita bisa bayangkan generasi kita keepan jika mereka dididik dengan cara kekerasan.

“Pembentukan budaya disiplin tidak harus dengan kekerasan”





Read More......

Pers Mahasiswa “Weleh-weleh”





Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Pers Mahasiswa , kata orang disinilah pertahanan terahir bagi pers bebas, dimana saat orde baru pers banyak yang bungkam melihat rezim yang bertindak seenaknya tanpa memperhatikan konstitusi dan peraturan penyelenggaraan nagara yang baik, pers mahasiswalah yang tetap melantangkan suaranya,tak terhitung bayaknya pers-pers mahasiswa yang dibredel karena dipandang oleh zezim saat itu terlalau nyaring nyalaknya, nah kali ini pinginnih bahas tentang pers yang satu ini.

Salah satu dari serentetan tindakan pertama, rezim Zia Ul Haq setelah, menggulingkan pe¬merintahan Ali Bhutto adalah memulihkan kebebasan pers Pakistan. Sensor pers dicabut. Namun dalam hari-hari pertama "kebebasan", para pengasuh suratkabar kebingungan. Dalam dirinya sebenamya sejak lama telah musnah kriteria tentang apa yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan dalam surat kabamya. Sensor diri selama ini telah begitu kuat tertanam. Tetapi dengan kebebasan yang diberi, para pengasuh terpaksa membiarkan konflik, keraguan serta pilihan-pilihan sulit membayangi dirinya. Dan mereka tidak tahu lagi mau diapakan kebebasannya.

Peristiwa 15 Januari 1974 sampai sekarang masih merupakan tonggak terakhir bagi aksi mahasiswa yang lepas bebas. Setelah itu buat jangka waktu hampir selama dua tahun yang ada adalah kesepian politik mahasiswa. Se¬buah surat keputusan menteri pendidikan yang lebih terkenal dengan SK 028 telah me¬larang kegiatan mahasiswa di luar kampus universitas. Semua kegiatan di luar kampus harus sepengetahuan dan seizin rektor universitas atau perguruan tinggi masing-masing. Akhirnya surat keputusan tersebut dicabut kembali oleh sebuah surat keputusan yang lain.
Kaskopkamtib mengumumkan bahwa mahasiswa boleh berbuat apa saja asal tetap terbatas di dalam dinding-dinding kampusnya. Adakah pengaruhnya bagi penerbitan mahasiswa? Studi kasus ini mencoba mengamati apa arti semuanya bagi penerbitan mahasiswa atau dunia penerbitan kampus.

Penerbitan kampus
Dengan kehadirannya pers kampus ingin me¬mainkan peranan yang lebih berarti. Tetapi masalahnya di mana mereka mencari peran¬an tersebut? Di dalam kampus atau di luar kampus? Kampus dipergunakan sebagai tempat untuk melancarkan ekspansi ke luar (kampus) ataukah hanyalah masalah kampus yang akan menarik perhatian mereka dalam karya jurnalistiknya? Ataukah sebenarya mereka hanya secara reaktif memberikan tangapan kepada peristiwa-peristiwa nasional, terhadap peristiwa-peristiwa di dalam mana mereka juga diharapkan turut terlibat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dicoba untuk dijawab.

Di banyak negara kekuatan mahasiswa se¬nantiasa diagung-agungkan. Dan juga sikap semacam ini bukannya tidak berdasar. De¬ngan semboyan kebebasan kampus, kebebasan mimbar, kampus-kampus Universitas bisa berbuat apa saja yang kadang-kadmig tanpa risiko atau dengan sangat yakin mereka tidak memperhitungkan risiko. Malah ada yang mengatakan bahwa:
A campus, like church is a privileged sanctuary. It can hide criminals or revolutionaries without threat of police intervention and arrest ... Only rarely do law enforcement officials risk intruding in a university city to catch a crook".("Student Press Plays Active Role in Foreign Countries", dalam: New-Register-Wheeling, W-Va¬Sunday, December 14.1975 hal. 4.)

Kampus seperti gereja adalah misbah suci yang memegang hak-hak istimewa. Dia bisa menjadi tempat umpetan, Kaum revolusioner tanpa ancaman campurtangan atau ditangkap polisi ... Hanya kadang-kadang saja para penegak hukum berani masuk kampus universitas untuk meringkus gembong penjahat.
Tetapi bagaimanakah semuanya ini tercermin dalam lingkungan penerbitan mereka? Berbeda dengan penerbitan-penerbitan umum, kebanyakan penerbit kampus adalah dwimingguan, atau bulanan. Karena kesibukan kegiatan mereka yang utama yaitu belajar, hampir tidaklah dapat diharapkan bahwa mereka akan menerbitkan koran-koran berita aktuil untuk menyaingi penerbitan di luar kampus. Karena itu mereka harus memilih jenis jurnal¬isme tersendiri. Tapi yang manakah? Pers ma¬hasiswa mungkin tidak secara bersengaja berusaha mengembangkan gaya jurnalsitik yang khas milik mereka.

Tetapi justru di situ dia jadi menarik karena semua tingkahlaku jurnalistiknya adalah perjuangan dirinya. Kenyataan tingkahlaku jurnalistik ini menarik untuk diteliti. Dimanakah letak persamaan antara sesuatu penerbitan mahasiswa dengan penerbitan mahasiswa lainnya? Ataukah semua pers mahasiswa seragam? Ataukah ada perbedaan yang menyolok antara pers mahasiswa? Di manakah letak persamaan dan perbedaan tersebut?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas hanyalah muncul bilamana ada suatu ethos pers mahasiswa yang berbeda dengan ethos pers umum atau berbeda dari satu kampus ke kampus yang lain. Di mana perbedaan tersebut?
Pers Mahasiswa mempunyai perbedaan mendasar dari pers biasa, hal tersebut terutama sekali terlihat dari semangat kritisnya, Dimana terbukti dalam rezim orde lama maupun orde baru dimana pers biasa tidak berani menyuarakan, kebenaran yang ditutup-tutupi oleh reezim pennguasa, dilain pihak pers mahasiswa dapat mengaungkan semangat perlawanan.

Pada masa orde baru bukan lagi rahasia kalau pemerintah pada saat itu sering membuat kebijakan yang tidak populer bagi perkembangan kebebasan informasi, banyak kebijakan yang dapat dijadikan contoh, sebut saja keluarnya SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), intervensi terhadap isi dari media, sampai pada pembredelan beberapa media yang dianggap dapat merugikan pemerintah.

Sehingga dalam perjalanannya media yang dapat terus bertahan pada saat rezim orde baru tersebut berkuasa adalah media media yang menjadi corong dari program program pemerintah yang tidak jarang merugikan masyarakat, karena takut akan adanya ancaman dari pemerintah, dan hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan fungsi media yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat.

Dan pada awal pemerintahan orde baru itu pula terjadi perubahan yang signifikan dalam pemberitaan, terutama denga dibukanya UU Tentang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Sejalan dengan kebijakan tersebut banyak pebisnis asing di Indonesia, dan mulailah pemberitaan lebih mengejar keuntungan dari kantong kantong iklan. Tak heran bila pers muncul dengan wajah bisnisnya yang lebih bersifat persuasife untuk menarik pasarnya yang dual market yakni audiens dan pemasang iklan.

Pasca Orde baru seiring dengan berhembusnya angin demokrasi, yang pertanda munculnya banyak media massa baik yang cetak maupun elektronik juga di iringi dengan berkembangnya teknologi informasi dengan kemampuan konvergensinya yang handal tanpa disadari Indonesia telah memasuki era digital. Dengan kemampuan inilah media massa mampu menciptakan suasana interactivity dimana pemirsa dan pembaca seakan akan larut ikut masuk kedalam dunia pemberitaan maya yang ada dalam bentuk bentuk respon masukan. Pola pemberitaan juga berubah total hampir semua pemirsa menginginkan breaking news (berita yang bersifat terkini dan sedang berlangsung).

Tidak ada lagi rekayasa dan manipulasi data karena terdapat fasilitas komunikasi internet, e-mail, chatting,sms-mobile telephone yang memungkinkan khalayak untuk ikut pro aktif dalam pemberitaan, namun Media massa di era digital akan lebih berbentuk pangkalan data (data base) yang lebih menyesuaikan pada keinginan audiens.

Namun pola akan mengarah pada pendangkalan informasi yang didapat oleh masyarakat dan disamping itu seolah mengangap audiens ini selalu membutuhkan info info yang selalu baru, sehingga dengan mudahnya media akan berganti ganti isu, yang itu belum tentu dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga media hanya sebagai pemuas dahaga sesaat bahkan hanya sebatas hiburan yang justru menjauhkan masyarakat dari realitasnya.

Hubungan Pers, Negara, dan Masyarakat

Karakteristik Media ternyata sangat dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat yang membentuk dan melingkupinya. Karenanya untuk memahami bagaimana kondisi media saat ini, perlu kita lihat struktur sosial masyarakat.

Dalam sebuah negara modern, ada tiga entitas utama yang menjadi unsur pembentuk kolektivisme yang bernama negara, yaitu pertama institusi negara itu sendiri, Pemilik modal (Swasta) dan masyarakat (Civil Society). Dalam konsepsi ideal demokrasi, ketiga komponen diatas seharusnya berdiri diatas kekuatan yang sama. Ketiganya saling mengontrol dan memberi kontribusi dalam mempengaruhi interaksi sosial yang ada ditengah masyarakat. Hanya saja dalam realitasnya adalah bahwa struktur ini timpang.

Pada kenyataannya Antara Negara dan Modal saling berhubungan secara mutualis, sehingga masyarakat berada pada posisi terekploitasi oleh dua pasangan dominan tersebut. Ada dua catatan yang perlu dikemukakan sebagai konsekuensi dari penempatan pers dalam hubungan negara dan masyarakat.

Pertama, pers hanya dilihat sebagai mediasi dari berbagai kekuatan social, ekonomi, dan politik yang berinteraksi. Dalam hal ini pers lebih merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara negara dan kekuatan kekuatan politik masyarakat.
Kedua, Pers bisa juga dilihat sebagai salah satu bagian kekuatan social politik dari berbagai kekuatan social ekonomi yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Dalam konteks hubungan negara dan masyarkat, pers selalu menempatkan dirinya sebagai salah satu dari kekuatan social politik masyarakat (Non – negara) yang behadapan dengan kekuatan politik negara.

Beberapa hal itulah yang menjadi pembeda pers mahasiswa dan pers umum dikarenakan pers mahasiswa mencoba menjadi media alternative terhadap staknanissasi perubahan social apalagi kita di Keadilan lebih tegas merumuskan perjuangan kita diarah jurnalisme transformative Cek ileeeeeeee.

Hal pokok yang berada dalam media yang menerapkan Jurnalisme transformatif adalah semangat untuk tidak pro terhadap pasar, namun semangat ini mencoba untuk mengarahkan opini pasar, dan terbebas dari setiap kepentingan dan intervensi baik dari sisi politik maupun kepentingan ekonomi, suatu hal yang berat tentunya, namun itu semua harus dilakukan karena media pada dasarnya adalah ujung tombak dari terwujud atau tidaknya suatu pencerahan yang dapat memberikan perubahan pada masyarakat.

Semangat pers mahasiswa
Dibandingkan dengan tahun 1977 maka. da¬lam tahun 1976 kelihatannya tidak terlalu banyak terjadi peristiwa-peristiwa "besar" dalam panggung politik nasional. Sedangkan dalam tahun 1977 cukup banyak terjadi peristiwa-peristiwa nasional yang penting seperti persiapan kampanye, kampanye itu sendiri, pemilihan umum serta peristiwa-peristiwa post¬ pemilihan umum, yang merupakan jalinan reaksi-reaksi keras dan lembut terhadap hasil pemilihan umum, pelantikan DPR/MPR hasil pemilihan umum. Sejauh manakah peristiwa¬peristiwa tersebut menarik perhatian pener¬bitan pers mahasiswa? Apakah reaksinya? Jalinan persepsi dan sikap mereka inilah yang bisa kita sebut ethos pers mahasiswa. Ini berarti bahwa dalam diri mereka telah ada suatu disposisi psiko-politis tertentu yang siap memberikan reaksi ke arahyang tertentu pula. Semuanya telah membudaya dalam dirinya. Sehingga apa yang dibuatnya bukanlah suatu kebetulan.

Ada beberapa hal yang sebenarnya sangat menarik perhatian mahasiswa dan penerbitan mahasiswa. Yang terutama sebenarnya tentu saja masalah pendidikan. Dalam hal ini masa¬lah kampus dan masalah yang menyangkut sistem pendidikan universitas atau perguruan tinggi. Kalau sekiranya mereka merasa bahwa pendidikan adalah suatu hal vang penting dan juga menjadi urusan mereka, maka dengan sendirinya masslah pendidikan akan menjadi titik pusat permasalahan yang dikaji dalam kegiatan-kegiatan jurnalistiknya atau mereka akan mengarahkan orientasinya kepada masalah-masalah ekonomi, kebudayaan atau politik. Yang dimaksudkan dengan politik di sini adalah sebagai berikut. Bisa dipakai dua kriteria untuk menentukan apakah suatu berita atau ulasan termasuk politik atau bukan-politik. Dia bisa berarti setiap tulisan yang berorientasi kepada kekuasaan atau yang berorientasi kepada proses pem¬buatan kebijaksanaan, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah. Dia bisa dalam bentuk kritik, dukungan, saran atau apa saja.

Yang pada ahirnya penulis memunculkan definisi pers mahasiswa adalahentitas penerbitan mahasiswa yang ada di kampus perguruan tinggi yang dikelola oleh mahasiswa. Dimana kegiatan utamanya adalah penerbitan (dalam bentuk majalah, tabloid, newsletter, atau media online-webiste) yang benar-benar dikelola oleh mahasiswa. Seluruh proses mulai dari mencari berita (informasi), penulisan, tata letak, cetak dan distribusi dilakukan oleh mahasiswa.dengan tujuan untuk merubah tatanan social agar lebih berkeadilan, pers mahasiswa di Indonesia identik dengan pemantik perubahan sosial politik yang bekerja di balik layar.yang jadi permasalahan sekarang pers mahasiswa walaupun dapat mengaum dengan lantang tetapi dia bak engaum di tengah padang pasir. Dimana Mahasiswa enggan merespon dikarenakan budaya Pop yang hedonis dan lebih konsumtif, dengan itu mari kita sadarkan bersama bahwa kebenaran layak diperjuangkan dan hidup tanpa perjuangan adalah nista.

Daftar Pustaka :
1. Prisma 10, Oktober 1977
2. Ilham prisgunanto, Praktik ilmu komunikasi dalam kehidupan sehari hari,Teraju.



Read More......

2.22.2009

Teori moderenisasi dan teori ketergantungan dalam konsep perubahan sosial



Oleh : Adhitya Johan Rahmadan

Moderenisasi Itulah Isu yang digembor-gemborkan banyak negara maju untuk menjadi panduan pembangunan negara berkembang (dunia ketiga) baik ditingkatan sumberdaya manusia atau infra strukturnya. Apakah sekarang hal tersebut masih berlaku? melihat bayak negara miskin tidak pernah dapat mengecap hasil manis moderenisasi.


Menurut perbedaan sepesialisasi produksi negara memiliki dua perbedaan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu negara yang memproduksi barang pertanian dan negara yang memproduksi barang industri, kedua negara ini memiliki hubungan dagang dan menurut teori keduanya saling diuntungkan.

Tetapi dalam beberapa dasawarsa terlihat negara-negara yang menghasilkan barang Industri semakin kayaraya karena mempunyai keunggulan teknologi dan padat modal sedangkan negara pertanian semakin jauh tertinggal. Neraca perdagangan yang terjalin dalam hubungan keduanya, tampaknya menjadi timpang. Sebab dalam kenyataanya negara-negara yang mengkhususkan diri dibidang industri, lebih banyak keuntungan yang didapat dibanding negara yang memproduksi barang pertanian. Kenapa bisa muncul adanya negara miskin dan negara kaya, dimana negara miskin adalah negara-negara pertanian dan negara maju adalah negara industri.

Terhadap keyataan tersebut secara umum terdapat dua jenis teori yang muncul berurutan , Pertama: teori-teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan muncul karena faktor-faktor yang terdapat didalam negara yang bersangkutan. Teori kelompok yang pertama ini kemudian dikenal dengan Teori Moderenisasi, Kedua: Teori yang lebih banyak mempersoalkan faktor-faktor ekternal yang menyebabkan kemiskinan di negara-negara tertentu. Kemiskinan lebih banyak dilihat sebagai akibat kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara uyang bersangkutan gagal melakukan pembangunan, kelompok ini sering disebut kelompok Teori Depedensia.

Untuk mengetahui hal tersebut mari kita bahas lebih mendalam tentang kedua jenis teori tersebut:

• Teori moderenisasi
Teori moderenisasi secara umum dapat diungkap sebagai cara pandang (Visi) yang menjadi modus utama analisanya diletakkan kepada faktor manusia dalam suatu masyarakat . Moderenisasi kemudian menjadi semacam komoditi di kalangan masyarakat, yang menempatkan faktor mentalitas menjadi penyebab perubahan
Menurut teori moderenisasi ukuran masyarakat moderen atau masyarakat yang berbudaya maju adalah pada nilai-nilai dan sikap hidup beserta Sistem ekonomi yang menghidupinya
Menurut Selo Sumardjan masyarakat yang termoderenisasi menghadapai beberapa tahapan yaitu :
1. Moderenisasi tingkat alat
2. Moderenisasi tingkat lembaga
3. Moderenisasi tingkat Individu
4. Moderenisasi Tingkat Inovasi

• Teori Depedensia
Teori ini muncul di Amerika latin, yang menjadi kekuatan reaktif dari suatu kegagalan teori moderenisasi dalam pembangunan yang sedang dijalankan, dalam konsp berfikir teori ketergantungan, pembagian kerja secara internasional adalah yang menyebabkan keteberlakangan negara-nagera pertanian.

Kemudian muncul pertanyaan mengapa pembagiana kerja internasional bila tiap-tiap negara mempunyai sepesialisasi produksi sesuai keuntungan komparatif yang dimilikinya, ternyata tidak menguntungkan semua negara ?
Teori moderenisasi menjawab masalah tersebut dengan kesalahan terletak pada negara-negara tersebut yang melakukan moderenisasi dirinya, disini teori depedensi yang berlandaskan sterukturalisme berpandapat bahwa kemiskinan yang terdapat dinegara dunia ketiga yang mengkhususkan pada produksi pertanian adalah akibat setruktur perekonomian dunia yang bersifat ekploitatif, dimana yang kuat melakukan ekploitasi terhadap yang lemah. Maka surplus dari negara-negara dunia ketiga berpindah ke negara-negara maju.

Yang cukup menarik adalah dalam perkembangannya, teori ketergantungan ini justru menolak teori maxsis klasik yang memuat asusmsi:
1. Nagara Dunia ketiga adalah negara yang tidak dinamis, yang memakai cara berproduksi orang asia yang sangat berbeda dengan orang eropa yang mengahasikan modal kapitalisme.
2. Negara-negara duinia ketiga ini setelah berhubungan dengan sitem kapitalisme akan mengikuti jejak negara-negara kapitalis yang telah maju.

Di kalangan pemikir teori ketergantungan yang berkembang lebih lanjut, mereka membantah kedua tesis diatas dan mengembangkan inti pemikiran yang lebih maju yaitu:
1. Negara-Negara pinggiran (Dunia ke III) yang pra kapitalis sebenarnay memiliki dinamikanya sendiri apabila tidak berhubungan dengan sistem kapitalisme akan berkembang dengan sendirinya
2. Justru karena penagruh sistem kapitalisme negara maju, parkembangan negara pinggiran jadi terhambat.

Hal tersebut adalah beberapa contoh ditinggakatan makro analisis teori depedensi sedangakan di tingkatan mikro dapat kita lihat bagaimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh terori depedensi dimana beberapa fenomena hubungan yang bersifat ekploitatif
1. Bagaimana Kerdit yang diberikan kepada rakyat kecil terbentuk (Pedagang kecil dan petani) denga terkesan memberikan kebebasan kepeda mereka untuk berusaha secara alamiah di pasar bebas?. Bagaimana pula campur tangan pihak birokrasi pemerintah dan pihak perbank-kan memberi pengaruh yang tidak kecil ketika mengucurkan kredit kepada petani. Bagaimana bantuan mereka selalu melalui lingkaran aparat birokrasi pemerintahan sehingga terkesan sangat tidak sehat, karena aparat birokrasi ikut mengerogoti besar bantuan tadi dalam bentuk pembinaan yang tidak Fungsional.
2. Bagaimana aparat birokrasi pemerintah menciptakan ketergantungan pelayanan kepada pengusaha atau pemodal besar sehingga sehingga memberikan fasilatas kepada mereka dalam kerangka pengembangan usaha mereka di pasar bebas
3. Bagaimana Multy National Corporation (MNC) mengembangkan usaha di negara berkembang, dengan menciptakan ketergantunagan pelayanan pada pusat-pusat distribusi yang mereka ciptakan (misal dalam layanan purna jual dll)

Saatnya negara-negara berkembang berani mengatakan tidak kepada negara maju dengan sejumlah paket kerja ekonomi yang timpang, di indonesia sendiri kita bisa lihat banyak perusahaan Trans Nasional yang mengalai kekayaan alam di Indonesia tapi tidak ada dampak positif untuk masyarakat, yang paling mencolok adalah PT Freeport yang mengambil gunung emas, dengan meninggalkan lubang dalam sisa penggalian, tetapi masyarakat sekitar hanya bisa mengigit jari ketika gunung emasnya dibawa pergi, Negara Dunia Ketiga harus menentukan nasibnya sendiri untuk emngembalikan kejayaanya.

Read More......

Kaum Muda Kita Dididik Nasionalisme Simbolik



Oleh : Adhita Johan Rahmadan

Bagaimana Kaum muda meihat Indonesia sekarang ini, belum lepas dari ingatan kita saat gegap- gempita pemuda kita disaat memberikan dukungan terhadap tim-tim olah raga kita yang berlaga di ajang Internasional, saat tim kita kalah maka kita bersedih berhari-hari, tetapi semangat nasionalisme pemuda ini tidak ada kaitanya dengan semangat berkorban demi negara, apa lagi semangat intelektual untuk mengatakan tidak kepada penjualan aset-aset dan harga diri bangsa.

Adakah yang salah jika kita memuja dan mengidentifikasikan diri kita sebagai tim merah putih, saat berlaga dalam gelanggang Internasional, sama sekali tidak salah bahkan sudah seharusnya demikian ,akan tetapi kenapa hal tersebut tidak berkorelasi dengan nasionalisme dibidang ekonomi, nasionalisme politk, dan lainya
Inilah yang dilakukan pemerintah kita sekarang Ibaratnya pemilik rumah, sang tuan rumah lebih memikirkan pagar dan halamanya agar terlihat bagus dan sedap dipandang, dengan asumsi bahwa pagar dan halaman rumah itu paling sering dilihat tetangga, apalagi kalu rumah itu berada di pinggi jalan kalau ada orng lewat di jalan tersebut maka pagar tersebut yang akan dilihat terlebih dahulu, akan tetapi orang tidak tahu bahwa dari dalam rumah kacau balau.

Nasionalisme olah raga adalah nasionalisme simbolik karena hal tersebut yang terlihat dan tidak kasat mata, obsesi sang tuan rumah sangatlah aneh karena yang penting, pagar dan halaman terlihat bagus terlihar rapi dazn bersih masa bodoh dengan yang lain walaupun perabotan dalam rumah banyak yang dicuri orang, paradigma ini yang sekarang diserap kaum muda sehingga meraka sangat bangga saat membela nasionalisme simbolik ini akan tetapi tidak sadar akan nasionalisme yang sebenarnya, yaitu perjuangan memerdekakan bangsa indonesia dari penguasaan aset-aset bangsa oleh pihak asing.

Disini kita perlu sadar sebagai kaum muda Kaum muda dituntut untuk menyiapkan dirinya dengan segenap kemampuan. Kemampuan konsep yang dicerminkan oleh intelektualitas dan kemampuan riset, kompetensi di berbagai bidang (life skills and technical skills), kemampuan membangun jejaring (nasional dan internasional), serta kepercayaan diri untuk memimpin perubahan.

Kaum muda juga harus mampu berperan menjadi inspirator, inisiator, motivator dan organisator menuju perubahan. Mengutip Elwin Tobing (2004), sedikitnya terdapat beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh siapapun yang mengklaim dirinya akan menjadi pemimpin nasional. Pertama, meneruskan komitmen terhadap perjuangan moral. Kedua, melanjutkan dan meningkatkan kualitas reformasi, karena reformasi sudah mulai mengalami pergerseran. Ketiga, mewujudkan kegemilangan masa depan atas masa lalu. Masa lalu bangsa ini ditandai dengan mismanagement sumberdaya alam dan manusia. Keempat, mewujudkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Selama beberapa dekade, rakyat telah menyaksikan banyak individu yang melakukan penyimpangan baik di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Selain tanggung jawab di atas, kaum muda juga harus mampu menyiapkan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Terdapat beberapa kemampuan yang harus dimiliki kaum muda dalam rangka menjawab tantangan global.
Pertama, kemampuan meneliti (riset). Penelitian bermula dari adanya masalah. Kaum muda Indonesia tentu sangat menyadari bahwa masalah negeri ini demikian kompleks dan seperti benang kusut. Oleh karenanya kaum muda ditantang untuk mengurai dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuan yang dimilikinya.

Riset akan membuahkan imajinasi, lalu bergerak menjadi kreasi. Selanjutnya kreasi akan mendorong produksi, lalu melahirkan industri, dan pada pada akhirnya gebrakan industri akan menciptakan generasi yang mandiri. Dengan demikian, jika generasi muda Indonesia memimpikan kemandirian, maka gerakan riset merupakan sebuah keniscayaan.
Kedua, kemampuan advokasi. Semua menyadari bahwa kondisi masyarakat saat ini sungguh memprihatinkan. Kemiskinan, penganguran, serta merebaknya patologi sosial masyarakat merupakan fakta keseharian kita. Gerakan pemberdayaan bergaya konvensional nampaknya sulit untuk dijadikan penawar. Kaum muda semestinya memahami tentang gerakan advokasi-pemberdayaan yang komprehensif. Harus diakui bahwa potret kaum muda yang terlihat saat ini baru mampu melakukan advokasi parsial. Gerakan pemberdayaan yang dilakukan pun tidak dibangun di atas kemandirian kaum muda itu sendiri. Kemampuan advokasi perlu dibangun, dipahami dan dilakukan, serta mencari terobosan gerakan baru dalam upaya menjawab tantangan dan perubahan.

Ketiga, kemampuan memproduksi. Pengertian memproduksi tidak lantas identik dengan kegiatan produksi secara besar-besaran, akan tetapi dalam skala sekecil apapun. Kaum muda dituntut untuk mengembangkan kreasi-kreasi alternatif yang dapat mendorong produksi, bukan lagi budaya photo copy.

Keempat, kemampuan publikasi. Jika kegiatan riset telah menjadi budaya, advokasi menjadi menu sehari-hari, dan produksi menjadi aksi, maka kemampuan berikutnya adalah kemampuan mengkomunikasikan gerakan kemandirian tersebut melalui publikasi massa. Banyak media yang dapat dipergunakan. Media cetak, elektronik, dan media lain yang dibuat sendiri pun bisa dijadikan sebagai alat publikasi.

Kaum muda memiliki peranan yang signifikan dalam proses pembangunan. Ia merupakan penggerak arah dan kebijakan pembangunan serta menentukan masa depan bangsa. Kaum muda harus berani mengambil peran dalam berbagai bidang, terutama kerja-kerja intelektual sehingga menjadi fundamen yang kokoh dalam proses pembangunan ke depan.
Gerakan penelitian (research movement), gerakan keilmuan (intellectual movement), dan gerakan mencipta (creation movement) menuju arah kemandirian bangsa harus selalu dikumandangkan sehingga akan bergerak. Jika kaum muda takut untuk bergerak maka tidak akan ada perubahan di negeri ini.



Read More......